Presiden terpilih Prabowo Subianto telah mempelajari tuntutan "17+8" yang diajukan oleh masyarakat dalam serangkaian demonstrasi akhir Agustus hingga awal September lalu. Ia menilai sebagian besar tuntutan tersebut logis dan dapat direalisasikan, sementara yang lain memerlukan pembahasan lebih lanjut.
Salah satu poin yang mendapat perhatian khusus dari Prabowo adalah usulan pembentukan tim investigasi independen terkait kasus Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek daring yang menjadi korban insiden dengan kendaraan taktis polisi. Prabowo menyatakan bahwa ide ini masuk akal dan terbuka untuk didiskusikan lebih lanjut mengenai formatnya.
Menanggapi tuntutan terkait penarikan militer dari pengamanan sipil, Prabowo menekankan bahwa salah satu tugas TNI adalah melindungi masyarakat dari berbagai ancaman. Ia berpendapat bahwa terorisme, pembakaran, dan kerusuhan merupakan ancaman bagi rakyat, sehingga peran TNI dalam pengamanan sipil masih perlu dipertimbangkan.
Prabowo juga menegaskan pentingnya tindakan yang proporsional dari aparat penegak hukum. Ia memastikan bahwa setiap petugas yang bertindak tidak sesuai aturan akan dikenakan sanksi etik dan hukum yang tegas. Ia mencontohkan bahwa beberapa petugas telah ditindak, diinvestigasi, bahkan diberhentikan karena melanggar aturan.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyampaikan harapannya agar demonstrasi dilakukan secara damai dan tanpa kekerasan. Ia menyoroti insiden kebakaran Gedung DPRD di Makassar yang menyebabkan kematian sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagai contoh dampak negatif dari aksi pembakaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
