PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) membuka opsi pendanaan dari sektor swasta untuk memuluskan proyek pembangunan Light Rail Transit (LRT) tahap II yang menghubungkan Cibubur dengan Bogor. Langkah ini diambil setelah suksesnya pengoperasian LRT Jabodebek tahap I yang melayani rute Cawang-Cibubur, Cawang-Dukuh Atas, dan Cawang-Bekasi Timur.
Direktur Utama ADHI, Entus Asnawi, menyampaikan bahwa penjajakan kerjasama pendanaan dengan pihak swasta masih dalam tahap diskusi intensif bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) serta PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Pembangunan LRT Jabodebek tahap II sendiri telah mendapatkan payung hukum melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2015.
"Kami sedang aktif mencari solusi pendanaan untuk merealisasikan pembangunan tahap kedua ini. Tujuannya adalah melibatkan partisipasi dana dari luar pemerintah, yang akan bekerja sama dengan KAI," jelas Entus.
Sesuai Perpres, ADHI mengemban tugas untuk membangun LRT Jabodebek dalam dua tahapan. Saat ini, LRT Jabodebek sudah beroperasi sepanjang 44 kilometer, dengan total nilai proyek mencapai Rp 25,5 triliun.
Dari total nilai proyek tersebut, ADHI baru menerima Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 23,3 triliun. Hal ini berarti, pemerintah masih memiliki kewajiban pembayaran kepada ADHI sekitar Rp 2,2 triliun untuk menuntaskan pembangunan tahap I.
"Tahap pertama sepanjang 44 kilometer yang sudah beroperasi saat ini nilainya Rp 23,3 triliun. Namun, masih terdapat kekurangan dana pada saat itu," lanjutnya.
Sementara itu, Direktur Keuangan ADHI, Bani Iqbal, optimis piutang dari pemerintah terkait proyek LRT Jabodebek dapat diselesaikan pada akhir tahun ini. Ia mengakui bahwa piutang terbesar perusahaan saat ini berasal dari proyek strategis tersebut.
"Piutang terbesar saat ini berasal dari LRT, yang penyelesaiannya masih dalam proses pembahasan bersama KAI, Kementerian Keuangan, dan Danantara. Target kami adalah penyelesaian secepatnya, idealnya pada akhir tahun ini," terang Bani.
