JAKARTA – Telkom Indonesia dan perwakilan masyarakat Papua Selatan bertemu di Jakarta untuk membahas solusi gangguan jaringan yang telah berlangsung sejak 2018. Pertemuan ini adalah tindak lanjut dari serangkaian aksi protes dan dengar pendapat yang dipicu oleh kekecewaan publik atas kualitas layanan telekomunikasi di wilayah tersebut.
Aksi unjuk rasa di kantor Telkom Merauke dan gedung DPRD Papua Selatan menjadi puncak dari kegelisahan masyarakat. Mereka menuntut solusi konkret atas masalah jaringan yang menghambat aktivitas sehari-hari dan perekonomian.
Audiensi di Jakarta dihadiri oleh pejabat tinggi dari Pemerintah Provinsi Papua Selatan dan Pemerintah Daerah Merauke. Wakil Direktur Utama Telkom Indonesia, Muhammad Awaluddin, menyatakan komitmen perusahaan untuk menjaga konektivitas dan mencegah pemadaman total di masa depan.
Direktur Network Telkom Indonesia, Nanang Hendarno, memaparkan rencana penguatan infrastruktur, termasuk pembangunan kabel laut Merauke–Tual sebagai jalur cadangan. Proyek ini ditargetkan selesai pada Juni 2028, namun Telkom berupaya untuk mempercepatnya. Selain itu, Telkom juga akan membangun jalur terestrial Mappi–Boven Digoel dan mini core server di Merauke untuk mengurangi risiko gangguan.
Telkom juga menjadwalkan pemeliharaan sistem pada 9–10 September dan 12–14 September 2025 untuk meningkatkan keandalan SKKL Sorong–Merauke. Sebagai kompensasi atas gangguan sebelumnya, pelanggan pascabayar akan dibebaskan dari tagihan sesuai periode gangguan, sementara pelanggan prabayar akan mendapatkan pengembalian kuota dan bantuan komunikasi darurat.
Telkom Group menyampaikan tiga komitmen utama:
- Komitmen Infrastruktur: Percepatan pembangunan kabel laut baru, back up terestrial, dan mini core server di Merauke.
- Komitmen Back Up: Menjamin sistem cadangan otomatis yang berfungsi saat terjadi gangguan.
- Komitmen Keadilan Digital: Pemerataan akses telekomunikasi hingga ke perbatasan dan daerah terpencil di Papua Selatan.
Selain pembangunan kabel optik, Telkom juga memindahkan perangkat satelit/antena tambahan dari Makassar ke Merauke untuk memperkuat layanan internet.
Sekda Papua Selatan, Maddaremmeng, menggambarkan dampak gangguan jaringan sebagai kemunduran peradaban. Wakil Bupati Merauke, Fauzun Nihayah, menekankan pentingnya sinyal di wilayah perbatasan sebagai garda terdepan negara.
Wakil Ketua II DPRD Papua Selatan, Viktorianus Ohoiwutun, mendesak Telkom untuk memberikan solusi permanen atas masalah yang telah berlangsung sejak 2018. Ketua Komisi II DPRD Papua Selatan, Yuliana Charles Gomar, menegaskan akan mengawal realisasi komitmen Telkom demi keadilan digital bagi masyarakat Papua Selatan.
