Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapan terhadap 17+8 Tuntutan Rakyat yang belakangan ini gencar disuarakan dalam berbagai demonstrasi. Menurut Prabowo, sebagian tuntutan tersebut masuk akal dan terbuka untuk didiskusikan lebih lanjut.
"Saya kira banyak tuntutan yang masuk akal, normatif, dan bisa kita bicarakan dengan baik," ujar Prabowo di Hambalang, Jawa Barat. Secara khusus, Prabowo menyoroti dorongan pembentukan Tim Investigasi Independen dalam kasus Affan Kurniawan, yang menurutnya juga sangat masuk akal dan bisa dibicarakan bentuknya.
Menyusul gelombang aspirasi publik, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengambil langkah-langkah konkret untuk merespons ’17+8 Tuntutan Rakyat’. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif tersebut.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa keputusan ini diambil untuk merespons aspirasi masyarakat, memperbaiki diri menjadi lembaga yang inklusif, dan mengembalikan kepercayaan publik.
Berikut adalah 6 langkah yang telah disepakati DPR sebagai jawaban atas tuntutan rakyat:
- Penghentian Tunjangan Perumahan Anggota DPR: Tunjangan perumahan bagi anggota DPR dihentikan sejak 31 Agustus 2025.
- Moratorium Kunjungan Kerja ke Luar Negeri: Kunjungan kerja ke luar negeri ditiadakan mulai 1 September 2025, kecuali untuk undangan kenegaraan.
- Pemangkasan Tunjangan dan Fasilitas Anggota DPR: Evaluasi dan pemangkasan tunjangan serta fasilitas anggota DPR dilakukan, termasuk biaya langganan listrik, jasa telepon, biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi.
- Anggota DPR Dinonaktifkan Tak Dibayarkan Haknya: Anggota DPR yang dinonaktifkan oleh partai politik tidak akan menerima hak-hak keuangannya.
- Penonaktifan Anggota DPR oleh Partai Politik: Pimpinan DPR meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) berkoordinasi dengan Mahkamah Kehormatan Partai Politik dalam menindaklanjuti kasus ini.
- Komitmen terhadap Transparansi dan Partisipasi Publik: DPR berkomitmen memperkuat transparansi dan partisipasi publik dalam setiap proses legislasi dan kebijakan.
