Gejolak pasar saham dalam dua hari terakhir memunculkan spekulasi tentang dampak reshuffle kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto. Penunjukan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, menggantikan Sri Mulyani Indrawati, menjadi perhatian utama investor.
Menanggapi kekhawatiran tersebut, Purbaya menegaskan bahwa tidak akan ada kebijakan fiskal yang radikal. Pernyataan ini disampaikan usai rapat kabinet terbatas di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (9/9/2025).
Saat ini, pemerintah sedang menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. RAPBN tersebut menargetkan penerimaan negara sebesar Rp3.147 triliun, dengan total belanja direncanakan mencapai Rp3.786,5 triliun. Proyeksi ini menghasilkan defisit APBN sebesar Rp638,8 triliun, atau setara dengan 2,48% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Guna memacu pertumbuhan ekonomi, Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah akan memaksimalkan instrumen yang ada, terutama dalam hal penyerapan anggaran. Tujuannya adalah untuk meningkatkan likuiditas sistem keuangan agar dapat mendukung pembiayaan pertumbuhan ekonomi dan mempercepat implementasi program pemerintah.
Purbaya menjamin bahwa defisit APBN akan tetap terkendali, tidak melebihi 3% dari PDB, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Keuangan Negara. Ia menekankan bahwa batasan defisit ini merupakan keputusan pemerintah secara keseluruhan.
Dalam menjalankan tugasnya, Purbaya tidak ragu untuk berkonsultasi dengan pendahulunya, Sri Mulyani Indrawati. Ia mengungkapkan bahwa Sri Mulyani bersedia memberikan bimbingan dan arahan.
