Perombakan kabinet yang menyasar Budi Gunawan dari kursi Menko Polkam menuai tanggapan. Aria Bima, tokoh PDIP, menyatakan bahwa keputusan tersebut sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
"Itu hak prerogatif Presiden, dan harus kita hormati," ujarnya.
Meskipun mengakui kedekatan personal PDIP dengan Budi Gunawan, Aria Bima menegaskan bahwa partainya berada di luar pemerintahan saat ini.
"Secara personal memang dekat, namun secara organisasi, PDIP posisinya jelas, di luar pemerintahan," tambahnya. "Kami mendukung penuh pemerintahan Prabowo, tetapi secara politik, kami tidak berada dalam lingkaran eksekutif."
Aria Bima juga menyampaikan bahwa PDIP sangat menghormati sosok Budi Gunawan beserta kompetensinya. Meski demikian, pergantian menteri adalah wewenang penuh Presiden.
Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi membantah anggapan bahwa penggantian Budi Gunawan berkaitan dengan kerusuhan yang terjadi belakangan ini. Menurutnya, perombakan kabinet dilakukan berdasarkan evaluasi menyeluruh.
"Tidak ada alasan spesifik seperti itu," jelas Prasetyo.
Hingga saat ini, Prabowo belum menunjuk pengganti definitif Budi Gunawan sebagai Menko Polkam. Prasetyo menambahkan bahwa posisi tersebut sementara akan diisi oleh pejabat ad interim.
"Untuk sementara waktu, Bapak Presiden belum menunjuk secara definitif siapa yang akan bertugas menjadi Menko Polkam," pungkasnya.
