Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan tidak akan memberikan tambahan kuota impor Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta hingga akhir tahun ini. Kebijakan ini diambil sebagai respons atas kekosongan stok BBM yang dialami beberapa SPBU swasta.
Sebagai solusi, Kementerian ESDM mengarahkan SPBU swasta untuk berkoordinasi dengan PT Pertamina (Persero) guna memenuhi kebutuhan pasokan BBM. "Tidak ada penambahan impor. SPBU swasta diharapkan melakukan sinkronisasi dengan Pertamina," tegas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Laode Sulaeman usai pertemuan dengan perwakilan SPBU swasta di Jakarta.
Keputusan ini diambil mengingat sebelumnya SPBU swasta telah menerima alokasi tambahan sebesar 10% dari volume yang ditetapkan pada tahun 2024. Kementerian ESDM berharap SPBU swasta dapat memaksimalkan alokasi tambahan ini untuk mendistribusikan BBM secara optimal.
Lebih lanjut, Laode menekankan pentingnya SPBU swasta melakukan analisis mendalam terkait kebutuhan BBM untuk tahun depan. Analisis ini diperlukan seiring dengan adanya pergeseran pola konsumsi masyarakat dari BBM bersubsidi ke non-subsidi.
Hasil analisis dari SPBU swasta akan menjadi bahan pertimbangan utama bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan impor BBM untuk tahun 2026. "Untuk tahun 2025, arahannya sudah jelas. Untuk tahun 2026, kami meminta SPBU swasta melakukan analisis dan menyampaikan hasilnya kepada kami. Ini akan menjadi kajian penting dalam penyusunan kebijakan," jelas Laode.
Kementerian ESDM mengakui bahwa pergeseran konsumsi masyarakat menjadi salah satu penyebab kekosongan BBM di SPBU swasta. Dinamika ini menjadi perhatian serius pemerintah agar tidak mengganggu neraca ekspor-impor Indonesia.
"Kami di ESDM terus mempelajari dinamika ini. Yang terpenting adalah menjaga neraca ekspor-impor agar tidak terganggu dan tidak terlalu bergantung pada produk impor. Potensi dalam negeri harus dihitung dengan baik," pungkas Laode.
