WARSAWA – Situasi keamanan di Eropa Timur semakin memanas. Polandia merasa berada pada titik terdekat dengan konflik terbuka sejak Perang Dunia II, demikian disampaikan pemerintah. Peningkatan ketegangan ini dipicu oleh serangkaian insiden yang melibatkan pelanggaran wilayah udara Polandia oleh drone dan objek tak dikenal.
Pemerintah Polandia telah menemukan tujuh drone dan sisa-sisa objek yang belum teridentifikasi di berbagai lokasi, terutama di Provinsi Lublin yang berbatasan dengan Belarus dan Ukraina. Insiden-insiden ini terjadi setelah beberapa kali penyusupan wilayah udara Polandia.
Dalam merespons serangan Rusia di Ukraina, wilayah udara Polandia berulang kali dilanggar oleh drone, yang dianggap sebagai ancaman langsung. Angkatan Darat Polandia telah mengaktifkan semua prosedur yang diperlukan untuk memastikan keamanan wilayah udara dan menembak jatuh drone yang dianggap sebagai ancaman.
Insiden ini disebut "belum pernah terjadi sebelumnya" dalam sejarah Polandia dan aliansi NATO baru-baru ini. Analisis terhadap objek dan data sistem sedang berlangsung untuk menentukan asal-usul dan tujuan dari pelanggaran tersebut.
Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, mengecam tindakan Rusia tersebut sebagai "perilaku sembrono," terlepas dari apakah itu disengaja atau tidak. Sekutu NATO menyatakan solidaritas penuh dengan Polandia dan memberikan dukungan untuk penyelidikan menyeluruh. Beberapa negara anggota NATO, termasuk Belanda, Italia, Polandia, dan Jerman, terlibat dalam upaya penembakan jatuh drone Rusia.
Menteri Pertahanan Inggris, John Healey, menyatakan bahwa militer Inggris sedang mempertimbangkan opsi untuk memperkuat pertahanan udara NATO di atas Polandia. Healey menggambarkan tindakan Rusia sebagai "ceroboh," "berbahaya," dan "belum pernah terjadi sebelumnya," menegaskan kembali komitmen aliansi untuk melindungi Polandia dan mendukung Ukraina.
Duta Besar AS untuk NATO, Matthew Whitaker, menegaskan dukungan Washington terhadap Polandia dan menegaskan komitmen AS untuk "mempertahankan setiap jengkal wilayah NATO."
