Jakarta – Prancis dilanda aksi demonstrasi besar-besaran di berbagai penjuru negeri. Aksi yang diberi nama "Blokir Semuanya" ini merupakan bentuk protes terhadap kebijakan Presiden Emmanuel Macron.
Aksi ini bermula dari seruan di media sosial Facebook yang kemudian meluas dan mendorong ratusan ribu warga turun ke jalan. Diperkirakan sekitar 197.000 demonstran berpartisipasi dalam aksi ini.
Para demonstran menuntut perbaikan layanan publik, sistem perpajakan yang lebih progresif, serta pemerataan distribusi kekayaan. "Kami menginginkan layanan publik yang efektif, pajak yang lebih tinggi untuk orang kaya, pajak yang lebih rendah untuk orang miskin, dan distribusi kekayaan yang adil," ujar seorang demonstran.
Aksi protes ini dipicu oleh kebijakan pemerintah yang melakukan pemotongan layanan sosial dan menerapkan langkah-langkah penghematan yang dianggap membebani masyarakat kelas menengah. Pemerintah Prancis sendiri tengah berupaya menekan defisit anggaran yang mendekati dua kali lipat batas yang ditetapkan Uni Eropa, serta menanggulangi utang negara yang mencapai 114 persen dari PDB.
Selain kebijakan ekonomi, penunjukan Sebastien Lecornu sebagai Perdana Menteri baru juga menuai kritik. Lecornu dianggap sebagai loyalis Macron sejak tahun 2017, dan penunjukannya dianggap tidak melibatkan konsultasi dengan partai-partai lain dan oposisi.
Para demonstran juga menyerukan agar Macron mengundurkan diri dari jabatannya. "Masalahnya tetap sama, Macron-lah masalahnya, bukan para menteri. Dia harus mundur!" seru seorang demonstran.
Aksi demonstrasi ini diwarnai dengan bentrokan antara polisi dan pengunjuk rasa di beberapa lokasi. Polisi anti huru hara menggunakan gas air mata untuk membubarkan massa di Paris, dan ratusan orang ditangkap.
Kementerian Dalam Negeri Prancis mencatat ratusan penangkapan terkait aksi demonstrasi ini, dan sebagian besar masih ditahan.
