JAKARTA – Isu mengenai potensi masuknya Airin Rachmi Diany ke dalam daftar calon menteri di Kabinet Merah Putih mendapat tanggapan dari Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Bahlil menegaskan bahwa penentuan siapa yang akan mengisi kursi menteri adalah wewenang penuh Presiden Prabowo.
"Saya tidak memiliki informasi mengenai hal tersebut. Itu adalah hak prerogatif Presiden," ujar Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/9/2025).
Ketika ditanya mengenai kemungkinan adanya pembahasan internal di Partai Golkar terkait nama-nama yang akan diusulkan, Bahlil menekankan pentingnya menghormati batasan kewenangan.
"Kita harus memahami dengan jelas bahwa urusan menteri dan wakil menteri adalah hak prerogatif Presiden. Partai-partai seharusnya tidak melampaui batas kewenangan yang dimiliki," tegasnya.
Menurut Bahlil, Partai Golkar akan sepenuhnya mematuhi keputusan yang diambil oleh Presiden Prabowo. Ia kembali menegaskan bahwa presiden memiliki hak prerogatif dalam menentukan susunan kabinetnya.
"Biarkan itu menjadi kewenangan Bapak Presiden. Kami akan patuh dan tunduk pada apa pun yang diputuskan oleh Bapak Presiden sebagai pemegang hak prerogatif," pungkasnya.
Sebelumnya, pada Senin, 8 September 2025, Presiden Prabowo Subianto memberhentikan dengan hormat lima menteri dari jabatannya. Mereka adalah Menko Polkam Budi Gunawan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo.
Dari kelima menteri yang diberhentikan, tiga di antaranya telah digantikan dan dilantik oleh Presiden Prabowo pada hari yang sama di Istana Negara, Jakarta. Pelantikan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.
Tiga menteri pengganti yang dilantik adalah Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, Mukhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Ferry Joko Juliantono sebagai Menteri Koperasi.
Selain itu, Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan), yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji, dilantik sebagai Menteri Haji dan Umrah. Kementerian Haji dan Umrah merupakan kementerian baru dalam kabinet. Prabowo juga melantik Wakil Kepala BP Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.
