Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam menjaga supremasi sipil saat menanggapi isu mengenai kemungkinan darurat militer yang dilontarkan oleh Gerakan Nurani Bangsa (GNB) dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Isu sensitif ini muncul sebagai salah satu poin penting dalam diskusi tiga jam antara Presiden Prabowo dan tokoh-tokoh yang tergabung dalam GNB. Klarifikasi diminta terkait isu darurat militer yang mencuat di tengah gelombang demonstrasi yang berujung kerusuhan pada akhir Agustus.
"Itu salah satu poin yang kami sampaikan, bahwa supremasi sipil harus ditegakkan, dan Presiden berulang kali menyatakan komitmennya untuk itu," ujar Lukman Hakim Saifuddin, anggota GNB setelah pertemuan. Ia mengajak masyarakat untuk melihat langsung komitmen Presiden dalam menjaga supremasi sipil. "Kita lihat saja ke depan seperti apa, mudah-mudahan apa yang Beliau sampaikan terealisasi dalam implementasi," tambahnya.
Selain itu, GNB juga menyoroti keterlibatan militer dalam ranah sipil. Mereka menekankan pentingnya menempatkan TNI sebagai tentara profesional, fokus pada tugas pokok dan fungsi mereka. "Untuk menjadikan prajurit profesional, dia harus fokus. Jangan lagi disibukkan dengan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan peran dan tugas pokoknya. Itu adalah manifestasi dari supremasi sipil," jelasnya.
GNB juga mendesak Presiden Prabowo untuk segera membentuk komisi reformasi Polri dan komisi investigasi independen guna menyelidiki rangkaian kerusuhan Agustus. Presiden menyetujui usulan pembentukan kedua komisi tersebut.
Gerakan Nurani Bangsa terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat seperti Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Romo Franz Magnis-Suseno SJ, dan Quraish Shihab, serta sejumlah tokoh lainnya yang mewakili berbagai latar belakang.
