Wacana pembuatan aplikasi ojek online (ojol) oleh pemerintah kembali bergulir, kali ini dengan fokus desentralisasi. Ide yang diusung adalah aplikasi buatan pemerintah dapat dikelola oleh pemerintah daerah (pemda) sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan transportasi di wilayah masing-masing.
Pendekatan ini dinilai lebih efektif karena pemda memiliki pemahaman mendalam tentang kondisi transportasi lokal. Alih-alih terpusat pada satu aplikasi nasional, pengelolaan yang diserahkan ke daerah diharapkan dapat memberikan layanan yang lebih tepat sasaran.
Salah satu keuntungan utama desentralisasi adalah potensi pengurangan beban biaya bagi pengemudi. Saat ini, potongan biaya oleh perusahaan aplikasi swasta bisa mencapai lebih dari 20%. Dengan pengelolaan oleh pemda, potongan ini diharapkan dapat ditekan hingga maksimal 10%, sehingga meningkatkan kesejahteraan pengemudi.
Selain itu, pemda dapat mengintegrasikan layanan ojol dengan moda transportasi publik lainnya, seperti angkutan kota (angkot) atau bus kota. Integrasi ini akan menciptakan sistem transportasi yang lebih efisien dan terpadu bagi masyarakat.
Meskipun pemerintah telah mengakui ojol sebagai lapangan pekerjaan, regulasi terkait perlindungan dan kesejahteraan pengemudi masih dianggap belum memadai. Usulan pembuatan aplikasi ojol yang dikelola pemda ini diharapkan menjadi solusi alternatif atas keluhan tingginya potongan biaya yang selama ini disuarakan oleh para pengemudi.
Namun, realisasi ide ini masih bergantung pada dukungan dan kemauan politik pemerintah untuk mewujudkannya. Jika terealisasi, inisiatif ini berpotensi memberikan dampak positif bagi pengemudi ojol, pemda, dan masyarakat secara keseluruhan.
