Pemerintah baru saja mengalokasikan dana sebesar Rp200 triliun dari Bank Indonesia ke lima bank BUMN utama: BRI, Mandiri, BNI, BTN, dan BSI. Tujuan utama dari langkah ini adalah untuk meningkatkan likuiditas perbankan, mendorong pertumbuhan kredit, dan pada akhirnya, memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, muncul pertanyaan krusial: apakah injeksi dana sebesar ini akan benar-benar efektif jika sektor riil, yang menjadi fondasi ekonomi, tidak dibenahi secara mendalam?
Menurut pengamat ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang signifikan memerlukan dukungan kebijakan fiskal dan moneter yang solid. Akan tetapi, pada akhirnya, kesehatan sektor riil-lah yang menjadi penentu utama laju pertumbuhan ekonomi. Mengalirkan dana besar ke bank tanpa memperbaiki sektor riil hanya akan memberikan dampak terbatas pada ekonomi secara keseluruhan.
Sektor riil mencakup berbagai usaha produktif yang menciptakan lapangan kerja dan menghasilkan barang serta jasa. Masalah utama saat ini bukanlah kekurangan likuiditas di bank, melainkan permintaan kredit yang lemah dari pelaku usaha. Data menunjukkan bahwa jumlah kredit yang telah disetujui tetapi belum ditarik masih tinggi, yang mengindikasikan bahwa iklim usaha belum kondusif dan pelaku usaha masih ragu atau belum mampu memanfaatkan pinjaman. Kondisi ini menyebabkan stagnasi di sektor riil, sehingga pertumbuhan ekonomi sulit untuk meningkat secara signifikan.
Akibatnya, tingkat pengangguran sulit ditekan dan daya beli masyarakat tetap rendah. Jika sektor riil tidak berkembang, penyerapan tenaga kerja juga akan terbatas, memperburuk masalah pengangguran dan mengurangi konsumsi rumah tangga, yang merupakan penggerak utama perekonomian.
Oleh karena itu, agar suntikan dana Rp200 triliun ini benar-benar efektif, pemerintah perlu melakukan reformasi struktural di sektor riil. Langkah-langkah seperti deregulasi untuk mempermudah perizinan, pemberantasan praktik premanisme yang menghambat usaha, penyediaan kredit dengan bunga rendah, dan peningkatan akses pasar sangatlah penting. Selain itu, pelatihan keterampilan bagi pelaku UMKM juga diperlukan agar mereka mampu memanfaatkan kredit dan mengembangkan bisnis mereka.
Kebijakan fiskal harus lebih pro-stimulasi dengan memastikan efisiensi anggaran yang terukur, sehingga APBN tetap optimal dan tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak esensial. Realokasi anggaran ke belanja produktif yang memberikan dampak cepat, seperti pembangunan infrastruktur digital, irigasi, jalan, dan perbaikan sistem logistik, juga sangat krusial untuk mendukung sektor riil.
Percepatan belanja strategis di sektor pangan, energi, UMKM, dan kesehatan harus dilakukan agar tidak menumpuk di akhir tahun dan segera memberikan dampak positif pada perekonomian. Dana transfer ke daerah juga harus dimanfaatkan secara produktif tanpa adanya pemotongan, karena pertumbuhan ekonomi daerah menjadi salah satu pilar utama pertumbuhan nasional.
Risiko besar akan muncul jika dana Rp200 triliun ini hanya berputar di sistem perbankan tanpa mencapai sektor riil. Dana tersebut berpotensi menjadi "dana menganggur" yang tidak memberikan efek pengganda bagi perekonomian. Bank akan kesulitan menemukan debitur yang layak dan bersedia meminjam, sementara pelaku usaha masih menghadapi berbagai kendala struktural.
Pemerintah telah menegaskan bahwa dana tersebut wajib digunakan untuk mendukung pertumbuhan sektor riil dan tidak boleh dialokasikan untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN). Bank mitra juga diwajibkan untuk melaporkan penggunaan dana setiap bulan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
Suntikan dana Rp200 triliun ke bank BUMN merupakan langkah strategis yang berpotensi memperkuat likuiditas dan mendorong pertumbuhan kredit. Namun, tanpa perbaikan iklim usaha dan reformasi sektor riil, dana tersebut berisiko menjadi sia-sia dan tidak mampu mengatasi masalah pengangguran serta lemahnya daya beli masyarakat.
Pengelolaan dana ini harus dilakukan dengan hati-hati dan terintegrasi dengan kebijakan yang mendukung sektor riil secara menyeluruh. Hanya dengan demikian, suntikan dana besar ini dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi Indonesia.
