Wakil Ketua MPR, Eddy Soeparno, menanggapi keluhan Amerika Serikat terkait sistem pembayaran QRIS yang diterapkan di Indonesia. Ia menyatakan bahwa Indonesia terbuka untuk persaingan, termasuk bagi perusahaan pembayaran asing seperti Visa atau Mastercard.
"Jika ada gateway pembayaran seperti Visa atau Mastercard ingin beroperasi di Indonesia, silakan saja. Kita siap bersaing," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta. Menurutnya, Indonesia pun berkompetisi dengan negara lain dalam penyediaan sistem pembayaran dan produk lainnya.
Eddy menekankan pentingnya teknologi dalam memfasilitasi kegiatan ekonomi, terutama bagi UMKM yang sangat terbantu dengan QRIS. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah tidak memberikan perlakuan khusus atau prioritas kepada QRIS dibandingkan sistem pembayaran lain. Popularitas QRIS di kalangan masyarakat menjadi faktor utama penggunaannya yang luas.
Sebelumnya, Pemerintah AS menyampaikan kekhawatiran melalui laporan National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers 2025. Mereka menilai perusahaan asing tidak dilibatkan dalam perumusan kebijakan QRIS dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). AS menganggap implementasi QRIS dan GPN, yang mewajibkan transaksi ritel domestik diproses melalui lembaga switching lokal berlisensi BI, sebagai hambatan perdagangan karena membatasi opsi lintas batas.
Indonesia berargumen bahwa kebijakan ini bertujuan menciptakan sistem pembayaran yang lebih inklusif, efisien, dan sesuai dengan kepentingan nasional. Para ahli dan otoritas Indonesia sepakat bahwa pemerintah harus mengutamakan kepentingan dalam negeri dalam menghadapi tekanan internasional. AS menyoroti kurangnya transparansi dan keterlibatan internasional dalam proses ini yang dapat menimbulkan hambatan perdagangan.
