Menteri BUMN, Erick Thohir, memberikan tanggapan terkait rencana penyatuan maskapai Pelita Air dengan Garuda Indonesia. Ia menjelaskan bahwa sebagai pengawas, pihaknya mengikuti arahan yang akan diambil oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
"Kami hanya memberikan persetujuan di tahap akhir. Proses dan kajian mendalam dilakukan oleh Danantara. Pada prinsipnya, kami mendukung keputusan Danantara, namun keputusan akhir tetap berada di tangan kami," ujarnya di Gedung DPR RI, Senin (15/9).
Erick menekankan bahwa proses pengkajian aksi korporasi perusahaan-perusahaan negara saat ini tidak lagi berada di bawah kewenangan Kementerian BUMN. "Proses kajian dan benchmarking tidak lagi menjadi tanggung jawab kami," tegasnya.
Sebelumnya, Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menyampaikan rencana spin-off beberapa unit bisnis Pertamina dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (11/9/2025). Unit bisnis tersebut meliputi sektor penerbangan hingga asuransi.
Menurut Simon, langkah ini diambil untuk mengoptimalkan seluruh lini bisnis perusahaan, sehingga setiap aktivitas dapat berjalan lebih efisien dan efektif. Pertamina akan lebih fokus pada bisnis inti perusahaan di bidang minyak dan gas serta energi terbarukan.
"Beberapa unit usaha akan kami spin-off dan, di bawah koordinasi Danantara, akan digabungkan dan dikelompokkan dengan perusahaan-perusahaan sejenis," ungkap Simon.
Langkah ini juga bertujuan untuk menjaga reputasi perusahaan dan memperkuat kepercayaan stakeholder melalui advokasi yang kuat dan komunikasi yang efektif.
"Sebagai contoh, untuk maskapai kami (Pelita Air), kami sedang dalam tahap penjajakan awal untuk penggabungan dengan Garuda Indonesia (GIAA)," jelas Simon.
Unit bisnis lain seperti sektor asuransi, pelayanan kesehatan, dan hospitality (Patra Jasa) juga akan mengikuti roadmap yang telah disiapkan oleh Danantara.
