Papua Nugini menjadi sorotan usai menolak Deklarasi New York yang diajukan di Majelis Umum PBB terkait penyelesaian damai isu Palestina dan implementasi solusi dua negara. Bersama Papua Nugini, sembilan negara lain turut menolak deklarasi tersebut, sementara 12 negara memilih abstain.
Deklarasi yang diinisiasi oleh Prancis dan Arab Saudi ini berisi rencana komprehensif untuk Palestina, termasuk gencatan senjata permanen di Gaza, pembebasan sandera, penarikan pasukan Israel, serta pembentukan Misi Stabilisasi PBB untuk melindungi warga sipil dan memperkuat keamanan Palestina.
Lantas, apa yang mendasari penolakan Papua Nugini terhadap deklarasi ini?
Menurut pakar politik dan keamanan internasional, dukungan kuat terhadap Israel di kalangan negara-negara Kepulauan Pasifik, termasuk Papua Nugini, berakar pada pandangan agama. Banyak dari mereka, khususnya penganut Kristen Evangelis, menganggap Israel sebagai "tanah suci" dan merasa berkewajiban untuk melindunginya.
Selain faktor agama, pengaruh Amerika Serikat juga memainkan peran penting. Sebagai sekutu utama Israel, kebijakan AS cenderung diikuti oleh negara-negara kecil di kawasan Pasifik.
Pakar lainnya menambahkan bahwa hubungan politik dan ekonomi yang erat antara negara-negara Pasifik dengan AS dan Israel menjadi alasan utama. Negara-negara ini menerima bantuan ekonomi dan program tata kelola pemerintahan dari negara-negara tersebut, sehingga sulit bagi mereka untuk mengambil posisi yang merugikan Israel.
Pengamat hubungan internasional juga menyoroti bahwa negara-negara Pasifik cenderung loyal kepada AS, Inggris, dan Australia, yang memberikan bantuan signifikan dalam berbagai bidang. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa negara-negara ini dapat terpengaruh oleh tawaran ekonomi yang menarik dari China.
Sikap Papua Nugini dan negara-negara Pasifik terhadap isu Palestina sebenarnya konsisten dengan catatan voting mereka di PBB. Sebelumnya, mereka juga menolak resolusi Majelis Umum PBB terkait pendudukan Israel di Palestina dan upaya mendorong Dewan Keamanan PBB untuk mempertimbangkan kembali keanggotaan Palestina di PBB.
