Komisi A DPRD DKI Jakarta mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk meningkatkan koordinasi antar berbagai sektor dalam penanganan kasus demam berdarah dengue (DBD) yang terus meningkat.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Kevin Wu, menekankan pentingnya kolaborasi antara Suku Dinas Lingkungan, Kelurahan, RT, dan RW dalam gerakan Juru Pemantau Jentik (Jumantik) dan penyemprotan (fogging) yang terfokus pada area terdampak.
Dinas Kesehatan DKI Jakarta juga didorong untuk memperkuat sistem pengawasan (surveilans) dan respon cepat, memastikan data kasus DBD terpantau secara real-time di seluruh wilayah. "Termasuk memetakan wilayah rawan dan meningkatkan kapasitas Puskesmas atau RSUD dalam menangani pasien," kata Kevin.
Antisipasi lonjakan kasus DBD juga menjadi perhatian, dengan mendorong Dinas Kesehatan DKI Jakarta meningkatkan ketersediaan logistik kesehatan. Hal ini mencakup stok obat-obatan, rapid test DBD, dan kebutuhan fasilitas kesehatan lainnya. Pendistribusian abate, serbuk pembasmi larva nyamuk, juga harus dioptimalkan.
"Mengoptimalkan anggaran darurat untuk kampanye pencegahan, termasuk distribusi abate gratis dan pemberdayaan kader kesehatan masyarakat," lanjut Kevin.
Beberapa upaya pencegahan yang harus dilakukan Pemprov DKI Jakarta antara lain melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari tokoh masyarakat, sekolah, kampus, hingga platform digital (media sosial, aplikasi JakLapor) untuk menyebarkan informasi pencegahan DBD.
Pendekatan kreatif, seperti webinar, konten video pendek, atau kolaborasi dengan influencer lokal, dapat digunakan agar pesan lebih efektif menjangkau generasi muda. Peran kader Jumantik juga perlu diperkuat untuk edukasi langsung dan pemantauan rutin di permukiman padat penduduk. "Sosialisasi dan edukasi mutlak diperlukan sebagai langkah preventif," tegas Kevin.
Masyarakat juga diajak proaktif melakukan Gerakan 3M Plus: menguras tempat penampungan air secara berkala, menutup rapat tempat air tergenang, dan mendaur ulang atau memusnahkan barang bekas yang berpotensi menjadi sarang nyamuk.
Pembentukan kelompok kerja di tingkat RT/RW untuk pemantauan lingkungan bersama dan pelaporan kasus DBD ke fasilitas kesehatan terdekat juga penting. Kebiasaan menggantung pakaian yang bisa menjadi tempat istirahat nyamuk juga perlu dihindari.
"Pencegahan DBD memerlukan sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Pemprov harus hadir secara responsif, sementara partisipasi aktif warga menjadi kunci memutus mata rantai penyebaran DBD," pungkas Kevin.
