Jakarta – Asosiasi pengemudi ojek online (ojol), Garda Indonesia, berencana menggelar aksi mogok massal dan demonstrasi besar-besaran di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 17 September 2025. Aksi ini dipicu oleh serangkaian tuntutan yang mendesak perhatian pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.
Ketua Umum Garda Indonesia, Igun Wicaksono, mengimbau warga Jakarta untuk mencari alternatif transportasi lain pada hari Rabu, mengingat aksi solidaritas ini akan melibatkan pematian aplikasi secara masif oleh sebagian besar pengemudi ojol.
Tujuh tuntutan utama yang akan disuarakan dalam demonstrasi ini meliputi:
- Mendesak pemerintah dan DPR untuk memasukkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Transportasi Online ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2026.
- Menurunkan persentase potongan yang dikenakan oleh aplikator dari 20% menjadi 10%.
- Membuat regulasi yang jelas mengenai tarif untuk pengantaran barang dan makanan.
- Melakukan audit investigatif terhadap potongan 5% yang selama ini dikenakan oleh aplikator.
- Menghapuskan program-program yang dinilai merugikan pengemudi, seperti Aceng, Slot, Multi Order, dan Member Berbayar.
- Menuntut pencopotan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dari jabatannya.
- Mendesak Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas Tragedi 28 Agustus 2025 yang menyebabkan kematian Affan Kurniawan.
Garda Indonesia menilai bahwa Hari Perhubungan Nasional seharusnya menjadi momentum kebanggaan atas kemajuan transportasi di Indonesia. Namun, asosiasi ini justru melihat adanya kemunduran di Kementerian Perhubungan sejak Dudy Purwaghandi menjabat sebagai menteri. Aksi demonstrasi ini menjadi wadah bagi Garda Indonesia untuk menyuarakan aspirasi mereka dan mendorong perubahan yang lebih baik bagi para pengemudi ojol.
