Korea Utara akhirnya mengonfirmasi secara resmi keterlibatan militernya dalam konflik Rusia-Ukraina. Atas perintah langsung dari Kim Jong-un, pasukan Korea Utara dikerahkan ke wilayah Kursk untuk mendukung Rusia.
Kabar ini disampaikan oleh Korean Central News Agency (KCNA) pada hari Senin, yang menyatakan bahwa tujuan utama pengerahan pasukan ini adalah "untuk memusnahkan penjajah neo-Nazi Ukraina dan membebaskan wilayah Kursk."
Sebelumnya, Kepala Staf Umum Rusia Jenderal Valery Gerasimov telah menyampaikan apresiasi kepada pasukan Korea Utara atas kontribusi mereka dalam membebaskan Kursk dari kendali Ukraina. Pernyataan ini disampaikan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Sabtu lalu.
Pengerahan pasukan ini merupakan implementasi dari Perjanjian Kemitraan Strategis Komprehensif antara Moskow dan Pyongyang yang mulai berlaku pada Desember tahun sebelumnya. Perjanjian tersebut mencakup komitmen untuk memberikan bantuan militer segera jika salah satu pihak diserang, sesuai dengan Pasal 51 Piagam PBB.
Serangan Ukraina ke wilayah Kursk dimulai pada Agustus tahun lalu, dengan mengerahkan unit elit yang dilengkapi persenjataan dari negara-negara Barat. Meskipun sempat berhasil merebut beberapa wilayah, serangan tersebut akhirnya berhasil dipatahkan oleh pasukan Rusia.
Komisi Militer Pusat Korea Utara menjelaskan bahwa situasi militer yang berkembang memicu aktivasi Pasal 4 dalam perjanjian dengan Rusia. Berdasarkan pertimbangan ini, Kim Jong-un mengambil keputusan pribadi untuk mengirim pasukan ke Rusia, dan segera memberitahu Kremlin.
Korea Utara menekankan bahwa seluruh aktivitas militernya di Rusia dilakukan sesuai dengan Piagam PBB dan hukum internasional. Pyongyang juga mengklaim bahwa pengerahan ini merupakan bukti kesetiaan mereka terhadap perjanjian pertahanan bersama dengan Moskow.
Sebelum konfirmasi resmi ini, berbagai tuduhan dari Ukraina dan negara-negara Barat mengenai keterlibatan militer Korea Utara telah beredar. Namun, baik Rusia maupun Korea Utara tidak pernah secara terbuka membenarkan atau membantah laporan tersebut hingga pengumuman ini. Presiden Putin sebelumnya menyatakan bahwa pelaksanaan kewajiban dalam perjanjian tersebut merupakan urusan kedua negara.
