Pemerintah Indonesia baru saja mengumumkan serangkaian kebijakan ekonomi yang disebut sebagai paket stimulus ekonomi "8+4+5". Langkah ini diambil sebagai upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Pengumuman ini disampaikan setelah rapat penting yang dipimpin oleh Presiden di Istana Kepresidenan.
Paket stimulus ini terdiri dari 8 program percepatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, 4 program lanjutan hingga tahun 2026, dan 5 program yang berfokus pada penyerapan tenaga kerja.
Fokus pada Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Pemerintah
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% pada akhir tahun 2025 melalui implementasi 8 program stimulus. Diharapkan, program-program ini akan mendorong peningkatan belanja pemerintah, yang merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi.
Rincian 8 Program Akselerasi 2025:
Program Magang untuk Lulusan Baru: Menyediakan kesempatan magang bagi 20.000 lulusan S1 hingga D3 dengan upah setara UMP selama 6 bulan. Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp198 miliar untuk program ini.
Perluasan PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk Sektor Pariwisata: Membebaskan pajak penghasilan bagi karyawan sektor pariwisata (hotel, restoran, kafe) dengan gaji di bawah Rp 10 juta.
Bantuan Pangan Lanjutan: Melanjutkan bantuan 10 kilogram beras untuk bulan Oktober-November.
Bantuan Iuran JKK dan JKM untuk Pekerja BPU Transportasi Online: Memberikan diskon 50% untuk iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pengemudi ojek online, ojek pangkalan, sopir, kurir, dan logistik selama 6 bulan. Target penerima mencapai 731.361 orang.
Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan BPJS Ketenagakerjaan: Menurunkan suku bunga pinjaman perumahan dari BI rate plus 5% menjadi BI rate plus 3%.
Program Padat Karya Tunai: Melalui Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum, program ini bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dengan proyek-proyek infrastruktur.
Percepatan Deregulasi PP28: Mengintegrasikan sistem kementerian/lembaga dan rencana daerah tata ruang (RDTR) ke sistem digital OSS. Targetnya adalah meningkatkan jumlah daerah yang terintegrasi.
Program Perkotaan: Meningkatkan kualitas pemukiman dan menyediakan ruang untuk gig economy di beberapa daerah sebagai proyek percontohan.
4 Program Lanjutan hingga 2026:
Insentif PPh Final UMKM: Melanjutkan kebijakan PPh final 0,5% dari penghasilan bruto untuk UMKM hingga tahun 2029.
Perluasan Diskon Iuran JKK dan JKM untuk Pekerja BPU: Memperluas cakupan diskon iuran bagi petani, pedagang, buruh bangunan, dan ibu rumah tangga.
Perpanjangan Pembebasan Pajak Penghasilan Sektor Pariwisata: Melanjutkan program PPh 21 DTP bagi pekerja sektor pariwisata.
Perpanjangan PPh Pasal 21 DTP untuk Industri Padat Karya: Melanjutkan program PPh 21 DTP untuk pekerja di industri padat karya seperti alas kaki, tekstil, pakaian jadi, furnitur kulit, dan barang kulit.
5 Program Penyerapan Tenaga Kerja:
Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih: Menargetkan pembentukan 80.000 koperasi baru yang diperkirakan menyerap 681.000 tenaga kerja hingga 1 juta orang.
Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP): Akan dibangun di 100 desa pada tahun ini, menyerap 8.645 tenaga kerja, dengan potensi jangka panjang menciptakan 200.000 lapangan kerja.
Revitalisasi Tambak di Pantura: Revitalisasi tambak seluas 20.000 hektare yang ditargetkan menyerap 168.000 tenaga kerja.
Modernisasi Kapal Nelayan: Pemerintah akan memodernisasi 1.000 kapal nelayan, diperkirakan menciptakan 200.000 lapangan kerja baru.
Program Perkebunan Rakyat: Penanaman kembali seluas 870.000 hektar yang diproyeksikan membuka 1,6 juta lapangan kerja dalam 2 tahun. Komoditas prioritas meliputi tebu, kakao, kelapa, kopi, mete, dan pala.
Dengan peluncuran paket stimulus ekonomi ini, pemerintah berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat Indonesia.
