Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan respons terhadap isu kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mendorong perusahaan-perusahaan swasta yang mengalami kekurangan pasokan BBM untuk menjalin kerja sama dengan PT Pertamina (Persero).
Menurut Bahlil, kuota impor BBM yang diberikan pemerintah tahun ini mengalami peningkatan sebesar 10% dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagai contoh, sebuah perusahaan yang pada tahun 2024 mendapatkan kuota impor sebanyak 1 juta kiloliter, maka pada tahun 2025 ini kuotanya bertambah menjadi 1,1 juta kiloliter. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh perusahaan seharusnya mendapatkan kuota yang lebih besar.
"Apabila membutuhkan tambahan pasokan BBM, perusahaan swasta dapat berkolaborasi dengan Pertamina, mengingat Pertamina adalah representasi negara," ujar Bahlil di Kementerian ESDM, Rabu (17/9/2025).
Bahlil menekankan pentingnya peran negara dalam mengelola sektor yang vital bagi hajat hidup orang banyak. Ia mengingatkan bahwa penyerahan sepenuhnya kepada mekanisme pasar dapat menimbulkan risiko.
Keluhan masyarakat atas kelangkaan BBM di SPBU swasta seperti Shell, BP, dan VIVO menjadi perhatian serius. Situasi ini menyebabkan sebagian pengendara kesulitan mendapatkan BBM dan harus berpindah-pindah lokasi.
