Gelombang demonstrasi besar melanda Ekuador setelah Presiden Daniel Noboa mengambil langkah kontroversial dengan menghapus subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Sebagai respons, Noboa memberlakukan status darurat di tujuh provinsi pada Selasa, 16 September (sesuai tanggal yang diberikan dalam artikel).
Keputusan penghapusan subsidi ini merupakan bagian dari upaya penghematan anggaran negara, dengan target mencapai US$ 1,1 miliar. Pemerintah berjanji dana yang dihemat akan dialihkan untuk program sosial dan mendukung sektor pertanian. Namun, kebijakan ini memicu kenaikan harga solar secara signifikan, dari US$ 1,80 menjadi US$ 2,80 per galon.
Kenaikan harga BBM ini menjadi pukulan berat bagi masyarakat Ekuador, terutama mengingat hampir sepertiga penduduknya hidup dalam kemiskinan. Hal ini memicu kemarahan dan aksi protes yang dimulai sejak awal pekan.
Para demonstran memblokir jalan raya Pan-American Utara di luar ibu kota Quito dengan batu, mengikuti aksi blokade jalan sebelumnya yang dilakukan oleh pengemudi truk. Pemerintah Ekuador menyatakan bahwa blokade ini telah mengganggu rantai pasokan makanan, mobilitas masyarakat, dan melumpuhkan berbagai sektor ekonomi.
Upaya penghapusan subsidi BBM bukanlah hal baru di Ekuador. Sebelumnya, dua presiden juga pernah mencoba melakukan hal serupa, namun selalu gagal karena gelombang demonstrasi yang diwarnai kekerasan. Kelompok Adat Conaie, yang memiliki sejarah menggulingkan tiga pemimpin Ekuador, turut menentang kebijakan ini.
Conaie berpendapat bahwa pemotongan subsidi akan sangat merugikan masyarakat miskin. Meskipun demikian, kelompok tersebut belum secara resmi bergabung dengan aksi protes terbaru. Situasi di Ekuador masih tegang dan perkembangan selanjutnya akan terus dipantau.
