Jakarta, CNN Indonesia — Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) yang baru, Djamari Chaniago, memiliki latar belakang yang menarik terkait dengan Presiden saat ini, Prabowo Subianto. Djamari pernah menjabat sebagai Sekretaris Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang memberhentikan Prabowo dari ABRI.
Pada tahun 1998, Djamari bersama dengan sejumlah jenderal lainnya seperti Subagyo Hadisiswoyo, Fachrul Razi, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Agum Gumelar, Yusuf Kartanegara, dan Arie J Kumaat, tergabung dalam DKP. Dewan ini memutuskan bahwa Prabowo terbukti bersalah atas keterlibatannya dalam operasi penculikan aktivis pada periode 1997-1998. Akibatnya, DKP memutuskan untuk memberhentikan Prabowo dari dinas militer.
Djamari Chaniago adalah seorang purnawirawan TNI yang merupakan lulusan Akabri tahun 1971. Ia memiliki pengalaman panjang di militer, dengan jabatan terakhir sebagai letnan jenderal dari kesatuan Infantri – Baret Hijau Kostrad. Beberapa posisi penting yang pernah diembannya antara lain Panglima Daerah Militer III/Siliwangi (1997-1998), Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (1998-1999), Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat (1999-2000), dan Kepala Staf Umum TNI (2000-2004).
Pelantikan Djamari sebagai Menko Polkam menggantikan Budi Gunawan ini merupakan bagian dari reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari Rabu (17/9). Selain Djamari, sejumlah nama lain juga mengalami perubahan posisi.
Erick Thohir dilantik sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Afriansyah Noor kembali menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI, Farida Faricha dilantik sebagai Wakil Menteri Koperasi, Angga Raka Prabowo diangkat menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, dan Rohmat Marzuki dilantik sebagai Wakil Menteri Kehutanan.
Selain itu, Komjen (purn) Ahmad Dofiri dilantik sebagai Penasehat Khusus Presiden bidang Kamtibmas dan Reformasi Kepolisian, Mohamad Qodari sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Nanik Sudaryati Deyang sebagai Wakil Badan Gizi Nasional (BGN), Soni Sanjaya dilantik sebagai Wakil BGN, dan Sarah Sadiqa diangkat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
