Pemerintah mengalihkan dana sebesar Rp 200 triliun ke bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), langkah ini disambut baik oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Gubernur BI, Perry Warjiyo, menyatakan bahwa kebijakan Menteri Keuangan ini sejalan dengan upaya BI dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemindahan dana pemerintah dari BI ke perbankan diharapkan dapat meningkatkan likuiditas. BI sendiri terus berupaya memperluas likuiditas, salah satunya dengan mengurangi penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sebesar Rp 200 triliun, dari Rp 916 triliun pada Januari 2025 menjadi Rp 720 triliun pada Agustus 2025.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menjelaskan bahwa suntikan dana Rp 200 triliun dari pemerintah akan memberikan ruang lebih bagi bank untuk menyalurkan kredit dan pembiayaan. Indikator likuiditas seperti Alat Likuid per Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) meningkat dari 22,53% menjadi 24,2%, dan Alat Likuid per Non-Core Deposit (AL/NCD) naik dari 99,81% menjadi 107,10%. Loan to Deposit Ratio (LDR) juga menurun menjadi 85,34% akibat penambahan dana dari pemerintah pada 12 September 2025.
Pertumbuhan kredit dan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Agustus 2025 tercatat meningkat masing-masing sebesar 7,56% (yoy) dan 8,51% (yoy), dengan LDR sebesar 86,3%. Kredit korporasi menjadi pendorong utama pertumbuhan kredit, tumbuh sebesar 9,59% (yoy) dan mendominasi 52,80% dari total kredit perbankan.
Sementara itu, kredit UMKM tumbuh sebesar 81,82% (yoy), namun porsinya terhadap total kredit masih di bawah 20% sejak awal 2025, dengan tren menurun menjadi 18,61%. Secara bulanan (month-to-month), kredit UMKM dan korporasi mengalami kontraksi sebesar 0,45% dan -0,51%, sedangkan kredit konsumtif tumbuh sebesar 0,61%.
Sebelumnya, Menteri Keuangan memutuskan untuk memindahkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah sebesar Rp 200 triliun ke Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Alokasi dana tersebut adalah: BRI, Bank Mandiri, dan BNI masing-masing menerima Rp 55 triliun, BTN Rp 25 triliun, dan BSI Rp 10 triliun.
