Ramallah – Menteri Luar Negeri Palestina, Varsen Aghabekian Shahin, menyampaikan bahwa pengakuan negara-negara Barat terhadap Palestina, yang direncanakan saat Sidang Majelis Umum PBB, akan menjadi pesan yang kuat bagi Israel terkait "mimpi" mereka untuk meneruskan pendudukan.
Dalam pernyataannya, Shahin menekankan bahwa pengakuan ini bukan sekadar simbol, melainkan langkah signifikan yang mengirimkan sinyal jelas kepada Israel bahwa pendudukan abadi adalah ilusi. Pengakuan ini juga memberikan semangat bagi Palestina, menegaskan dukungan terhadap hak penentuan nasib sendiri dan memperkuat solusi dua negara.
Rencana pengakuan resmi ini akan dilakukan oleh beberapa negara Barat seperti Prancis, Inggris, Belgia, Kanada, dan Australia, di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York. Pertemuan puncak PBB yang dipimpin oleh Arab Saudi dan Prancis pada 22 September mendatang, akan menjadi momentum penting.
Shahin menegaskan bahwa setiap pengakuan dari negara lain memiliki arti penting bagi Palestina, karena membawa komitmen nyata. Pengakuan ini membawa Palestina selangkah lebih dekat menuju terwujudnya negara yang sesungguhnya. Selain itu, ia juga menyoroti urgensi gencatan senjata permanen dan aspek-aspek lain yang diperlukan agar rakyat Palestina dapat melihat masa depan yang lebih baik.
Menyikapi kurangnya perhatian Uni Eropa terhadap konflik yang telah berlangsung hampir dua tahun di Gaza, Shahin menyatakan bahwa langkah diplomatik ini adalah realisasi janji yang telah lama ditunggu dari komunitas internasional kepada Palestina.
Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan penolakannya terhadap negara Palestina. Tindakan Israel yang terus membangun permukiman di Tepi Barat menuai kecaman internasional karena dianggap mengancam eksistensi negara Palestina.
Menanggapi penolakan Israel, Shahin menyatakan bahwa dunia saat ini memahami tindakan Israel sebagai negara pendudukan yang ekspansionis. Shahin menambahkan, ketidak adanya pengakuan hanya akan memperkuat kelompok ekstremis yang menentang solusi dua negara.
Shahin juga menegaskan bahwa Israel tidak dapat terus bertindak seolah-olah berada di atas hukum. Jika Israel ingin hidup damai dan aman di wilayah tersebut, mereka harus bertindak sebagai negara yang normal.
