Rencana Presiden Prabowo untuk mendistribusikan 330.000 televisi pintar ke seluruh sekolah di Indonesia, mulai dari jenjang SD hingga SMA/SMK, menuai perdebatan. Tujuan utama program ini adalah untuk memfasilitasi pembelajaran jarak jauh, terutama di daerah 3T. Namun, efektivitasnya dipertanyakan mengingat kondisi infrastruktur yang belum merata.
Sejumlah praktisi dan pengamat pendidikan memberikan tanggapan beragam. Meskipun beberapa menyambut baik inisiatif ini sebagai langkah maju dalam modernisasi pendidikan, yang lain выражают keraguan yang mendalam. Kekhawatiran utama adalah ketersediaan akses listrik dan internet yang masih menjadi kendala signifikan di banyak sekolah.
Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menunjukkan bahwa pada tahun 2024, hanya sekitar 70-80% sekolah di Indonesia yang terhubung ke listrik dan internet. Jenjang SD memiliki tingkat akses terendah, dengan hanya 77,47% yang memiliki koneksi internet. Tingkat akses meningkat pada jenjang SMP (82,47%), SMA (88,25%), dan tertinggi pada SMK (91,32%).
Perbandingan antara sekolah negeri dan swasta juga menyoroti kesenjangan yang ada. Di jenjang SMP, misalnya, hanya 77,51% SMP negeri yang memiliki akses internet, jauh tertinggal dibandingkan dengan SMP swasta yang mencapai 88,89%.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah pembagian smart TV akan efektif jika infrastruktur pendukung belum memadai? Banyak pihak berpendapat bahwa pemerintah seharusnya fokus pada pemerataan akses listrik dan internet terlebih dahulu sebelum meluncurkan program ini.
Kesenjangan akses internet antara sekolah negeri dan swasta juga menjadi perhatian serius. Pemerintah pusat dan daerah perlu memprioritaskan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan yang dikelola oleh negara, memastikan bahwa semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas. Rencana pembagian smart TV ini dapat menjadi sia-sia jika tidak diimbangi dengan upaya nyata dalam meningkatkan infrastruktur pendidikan secara menyeluruh.
