Presiden terpilih, Prabowo Subianto, berencana mendistribusikan 330 ribu layar digital pintar atau smart screen ke berbagai sekolah di seluruh Indonesia. Langkah ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah, khususnya dalam penyediaan akses internet yang memadai.
Sekretaris Jenderal Komunikasi dan Digital (Komdigi), Ismail, mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini telah memiliki jaringan internet yang luas, mencakup sektor pendidikan. Puluhan ribu titik akses internet telah terpasang di sekolah, rumah sakit, dan kantor desa. Dukungan ini diberikan melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI).
"Titik akses internet sudah sangat banyak tersebar di sekolah-sekolah, rumah sakit, dan fasilitas publik lainnya," kata Ismail.
Komdigi juga menyiapkan solusi jika ada kebutuhan penambahan titik akses internet baru. Prioritas utama adalah relokasi titik akses dari lokasi yang sudah mampu mandiri secara finansial dan tidak lagi memerlukan subsidi dari BAKTI. Dengan demikian, sumber daya dapat dialihkan ke lokasi yang lebih membutuhkan.
Dalam implementasi program smart screen di sekolah, koordinasi erat dilakukan dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) untuk jenjang perguruan tinggi, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk tingkat SMA ke bawah.
"Kami berkoordinasi dengan Kemdikti dan Kemendikdasmen untuk memastikan koneksi internet mendukung penggunaan smart screen," jelas Ismail. Dukungan lebih difokuskan pada SMA ke bawah karena sebagian besar perguruan tinggi sudah memiliki infrastruktur internet mandiri.
Namun, tidak semua sekolah yang menerima smart screen akan otomatis mendapatkan titik akses internet baru dari Komdigi. Sebab, banyak sekolah penerima program sudah memiliki akses internet yang memadai.
"Tidak semua smart screen membutuhkan titik akses internet baru. Mungkin saja layar pintar tersebut ditempatkan di lokasi yang sudah terhubung internet," pungkas Ismail. Pemerintah berupaya memaksimalkan sumber daya yang ada dan menghindari duplikasi infrastruktur.
