Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, buka suara menanggapi kritik terkait kebijakan kontroversialnya tentang penghapusan wisuda di tingkat sekolah dasar hingga menengah atas. Kritik ini muncul dari seorang remaja asal Bekasi yang merasa kebijakan tersebut kurang tepat.
Pertemuan antara Dedi Mulyadi dan remaja tersebut terjadi di Subang, di mana sang remaja menyampaikan bahwa wisuda adalah momen sakral dan berkesan dalam perjalanan pendidikan. Namun, Dedi Mulyadi berpendapat lain. Ia menganggap wisuda lebih pantas diadakan di jenjang perguruan tinggi.
"Di negara lain, tidak ada tradisi wisuda untuk TK, SMP, atau SMA. Ini hanya ada di Indonesia," tegas Dedi.
Alasan utama di balik larangan wisuda ini adalah untuk meringankan beban biaya yang ditanggung orang tua. Dedi Mulyadi menilai bahwa manfaat wisuda di tingkat pendidikan dasar tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Ia mencontohkan, banyak orang tua yang kesulitan ekonomi pun terpaksa ikut menanggung biaya wisuda.
"Wisuda itu untuk siapa? Anak TK wisuda ada biayanya, kan? Banyak yang ikut wisuda itu tinggal di bantaran sungai," ujarnya.
Dedi Mulyadi menekankan bahwa kebijakan ini diambil demi kepentingan masyarakat Jawa Barat, terutama para orang tua yang berjuang memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak mereka. Ia juga berpendapat bahwa kenangan indah seharusnya tercipta selama proses belajar, bukan hanya saat perpisahan.
Meski demikian, remaja tersebut tetap berpendapat bahwa perpisahan adalah momen penting bagi siswa untuk berinteraksi terakhir kali dengan teman-teman setelah lulus. Ia mengusulkan agar wisuda tetap diadakan dengan biaya yang seminimal mungkin.
Namun, Dedi Mulyadi menilai sulit untuk meminimalisir biaya tersebut jika wisuda tetap diadakan oleh sekolah, karena setiap sekolah memiliki gaya yang berbeda.
Sebagai solusi alternatif, Dedi Mulyadi menyarankan agar siswa mengadakan perpisahan sendiri tanpa melibatkan sekolah. "Kumpul-kumpul dengan teman-teman, bikin perpisahan sendiri, silakan saja. Tapi jangan melibatkan sekolah," sarannya.
Dedi Mulyadi tetap teguh pada keputusannya untuk melarang wisuda TK-SMA di Jawa Barat. Ia juga ingin melindungi sekolah dari potensi tuduhan penyelewengan dana dari siswa.
"Nanti yang dilaporkan adalah Kepala Sekolah. Saya sudah bertemu Kepala Sekolah yang mengeluh kalau tidak dilaksanakan, anak-anaknya protes. Tapi ketika dilaksanakan, malah diperiksa," ungkap Dedi.
Menurut Dedi Mulyadi, masih banyak masalah lain yang lebih penting untuk diatasi oleh sekolah-sekolah di Jawa Barat, seperti masalah penunggakan ijazah.
"Yang menunggak ijazah di Jawa Barat itu sangat banyak. Berapa total tagihan yang harus dibayar oleh Pemerintah Provinsi? Rp 1,3 triliun," jelas Dedi.
