Medan – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) berencana memperluas cakupan Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG), tidak hanya sekadar membebaskan biaya SPP. Program ini akan dilengkapi dengan fasilitas internet gratis, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta pengoptimalan layanan perpustakaan.
PUBG akan diterapkan secara bertahap, dimulai pada tahun ajaran 2026-2027 dengan Kepulauan Nias sebagai wilayah percontohan. Saat ini, program unggulan Gubernur Sumut Bobby Nasution ini masih dalam tahap studi kelayakan dan survei untuk mematangkan skema, anggaran, serta aspek teknis lainnya. Hasil studi kelayakan ini akan menjadi dasar penyusunan Peraturan Gubernur sebagai landasan hukum pelaksanaan PUBG.
Menurut perwakilan Dinas Pendidikan Pemprov Sumut, Faisyal Hartawan Isma, studi kelayakan dan survei diperlukan untuk mengetahui kebutuhan anggaran secara rinci, termasuk biaya per siswa dan koordinasi dengan program bantuan pendidikan lainnya seperti dana BOS.
Kepala Dinas Kominfo Sumut, Erwin Hotmansah Harahap, menambahkan bahwa PUBG akan disinergikan dengan program internet gratis, khususnya bagi siswa-siswi di Kepulauan Nias yang kesulitan mengakses internet. Data dari Dinas Pendidikan menunjukkan terdapat 144 SMA/SMK di Kepulauan Nias. Sinkronisasi program ini diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih tepat sasaran.
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sumut juga akan turut serta meningkatkan kualitas aparatur di bidang pendidikan, termasuk kepala sekolah dan guru. Langkah ini bertujuan untuk menghasilkan tenaga pengajar dan penyelenggara pendidikan yang berkualitas, sehingga siswa-siswa mendapatkan pendidikan yang lebih baik.
Sementara itu, Dinas Perpustakaan dan Arsip Pemprov Sumut akan mengoptimalkan layanan perpustakaan daerah, termasuk perpustakaan keliling. Kepala Dinas Desni Maharani Saragih menegaskan bahwa PUBG tidak hanya tentang sekolah gratis, tetapi juga bertujuan untuk mewujudkan generasi unggul.
