Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia telah menyampaikan peringatan kepada Shell Indonesia terkait isu pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah kelangkaan stok Bahan Bakar Minyak (BBM) yang melanda SPBU mereka sejak bulan lalu.
Bahlil menegaskan pentingnya menjaga stabilitas ketenagakerjaan di Shell Indonesia. Ia menyatakan telah meminta manajemen perusahaan untuk tidak melakukan tindakan PHK, terutama dalam situasi kekosongan BBM yang sedang menjadi perhatian publik.
"Saya sudah meminta agar tidak ada gerakan tambahan. Kita ingin semuanya berjalan damai," kata Bahlil dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Jumat (19/9/2025).
Ia juga menekankan pentingnya semua SPBU, termasuk Shell, mematuhi regulasi pemerintah terkait pengadaan stok BBM.
Dalam pertemuan antara pemerintah dan perwakilan SPBU swasta, telah disepakati empat poin penting. Pertama, SPBU swasta bersedia membeli bahan baku BBM (base fuel) dari Pertamina untuk mengatasi kekurangan stok.
Kedua, pemerintah dan SPBU swasta sepakat melakukan survei bersama dalam proses pengadaan minyak impor guna memastikan kualitas dan spesifikasi minyak tetap terjaga.
Ketiga, harga pembelian dari Pertamina akan dilakukan secara B2B (business-to-business) dengan mempertimbangkan harga rata-rata minyak mentah Indonesia atau Indonesian crude price (ICP).
Keempat, Bahlil menjamin bahwa bahan baku BBM impor akan tiba di Indonesia dalam waktu tujuh hari. Hal ini diharapkan dapat segera mengatasi kekosongan stok di SPBU swasta.
Sebelumnya, beredar kabar mengenai Shell yang merumahkan karyawan akibat kelangkaan BBM di SPBU mereka. Hal ini memicu kekhawatiran akan terjadinya PHK massal.
Direktur Utama Shell Indonesia, Ingrid Siburian, menyatakan bahwa perusahaan memang melakukan penyesuaian kegiatan operasional.
"Kami melakukan penyesuaian kegiatan operasional di jaringan SPBU Shell selama produk BBM jenis bensin tidak tersedia secara lengkap, termasuk penyesuaian jam operasional dan tim yang bertugas melayani para pelanggan," ujar Ingrid.
