Gelombang protes di media sosial terhadap penggunaan sirine dan strobo oleh pejabat publik, yang dikenal dengan gerakan ‘Stop Tot Tot Wuk Wuk’, memicu reaksi dari Istana Kepresidenan dan Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas). Masyarakat sipil menyuarakan ketidaksetujuan atas penyalahgunaan fasilitas tersebut di jalan raya.
Menanggapi hal ini, Menteri Sekretaris Negara menegaskan bahwa pemerintah telah menerbitkan surat edaran yang mengatur penggunaan sirine dan strobo bagi pejabat. Ia menekankan pentingnya kepatutan dan penghormatan terhadap pengguna jalan lain. Penggunaan fasilitas ini tidak boleh dilakukan secara semena-mena.
Mensesneg mencontohkan bagaimana Presiden Prabowo Subianto seringkali tidak menggunakan sirine dan strobo, bahkan ikut terjebak macet seperti masyarakat umum. Presiden juga patuh berhenti saat lampu merah jika tidak ada urusan mendesak.
Sementara itu, Korlantas Polri menjadikan gerakan ‘Stop Tot Tot Wuk Wuk’ sebagai bahan evaluasi. Kakorlantas menyatakan bahwa pihaknya kini cenderung menghindari pengawalan dengan sirine dan strobo karena dinilai mengganggu ketertiban umum. Pihaknya berharap penggunaan "tot tot" tidak lagi diperlukan di masa mendatang.
