Pemerintah Amerika Serikat tengah menjajaki kemungkinan keterlibatan negara-negara Teluk dalam pengelolaan Gaza setelah konflik berakhir. Diskusi ini mencuat seiring dengan upaya mencari solusi pemerintahan sementara untuk wilayah tersebut.
Duta Besar AS untuk Israel mengungkapkan bahwa wacana struktur pemerintahan transisi yang melibatkan negara-negara Teluk sedang dipertimbangkan. Dalam skenario ini, AS kemungkinan akan berperan sebagai pengawas, sementara keputusan mengenai pengaturan permanen akan diambil di kemudian hari.
Meski demikian, ditegaskan bahwa pembicaraan ini masih dalam tahap awal dan belum ada kesepakatan final yang dicapai oleh pihak manapun, termasuk pemerintah AS, Israel, atau negara-negara Teluk yang terlibat.
Sebelumnya, telah dilaporkan adanya diskusi antara Uni Emirat Arab (UEA) dengan AS dan Israel mengenai potensi partisipasi dalam pemerintahan sementara pasca-perang di Gaza, dengan melibatkan Otoritas Palestina. Bahkan, AS juga sempat membahas kemungkinan memimpin pemerintahan sementara tersebut secara terpisah.
Otoritas Palestina (PA), yang saat ini menjalankan pemerintahan terbatas di Tepi Barat, menyatakan kesiapannya untuk memerintah Gaza dengan dukungan internasional. Namun, Perdana Menteri Israel secara tegas menentang keterlibatan PA dan menolak pembentukan negara Palestina. Sikap ini menjadi tantangan, mengingat salah satu syarat yang diajukan UEA untuk berpartisipasi dalam rencana Gaza pasca-perang adalah pembentukan negara Palestina.
Perdana Menteri Israel juga bersikeras bahwa Israel harus mempertahankan kendali keamanan penuh di Gaza, di samping pemerintahan sipil yang dipimpin oleh pihak Arab. Sementara itu, faksi lain dalam koalisi pemerintahannya menginginkan aneksasi Gaza.
AS menegaskan bahwa mereka tidak akan mendukung rencana apapun yang melibatkan PA jika entitas tersebut terus memberikan dana kepada individu atau keluarga yang terlibat dalam tindakan yang dianggap sebagai terorisme.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Israel yang mendukung aneksasi Gaza, mengklaim sedang bernegosiasi dengan AS tentang pembagian Gaza setelah perang usai. Namun, Duta Besar AS untuk Israel mengaku tidak mengetahui adanya pembicaraan semacam itu.
