Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menuai sorotan. Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, mengkritik keras Badan Gizi Nasional (BGN) atas berbagai permasalahan yang muncul, mulai dari dugaan jual beli titik dapur hingga kasus keracunan makanan. Ia mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan opsi lain dalam penyediaan MBG bagi siswa.
Charles menyoroti carut-marut penentuan lokasi dapur MBG. Ia menyatakan bahwa indikasi praktik jual beli titik dapur oleh oknum tertentu benar-benar terjadi di lapangan. Laporan serupa juga diterima terkait adanya penawaran "menebus" titik dapur dari penyedia kepada oknum. Kekacauan ini, ditambah dengan kasus keracunan, mendorongnya untuk menawarkan solusi alternatif.
Salah satu opsi yang diajukan adalah mengembalikan pola penyediaan makanan ke masing-masing sekolah, melalui dapur sekolah atau kantin. Hal ini diyakini dapat menghilangkan peluang praktik jual beli titik dapur oleh oknum. Selain itu, makanan yang disajikan akan lebih segar dan aman karena dimasak tidak lama sebelum dikonsumsi, berbeda dengan pola dapur sentralistik yang dinilai memiliki risiko kontaminasi tinggi akibat jeda waktu yang panjang.
Opsi lain yang lebih sederhana adalah memberikan dana langsung kepada orang tua murid untuk menyiapkan makanan bergizi bagi anak-anak mereka. Charles meyakini bahwa setiap orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya.
Ia menekankan bahwa sistem yang diterapkan pemerintah saat ini sangat rumit dan rentan disalahgunakan, terutama dalam penentuan titik dapur. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan opsi lain, seperti mengembalikan ke dapur sekolah atau memberikan uang kepada orang tua murid.
Menanggapi temuan dugaan 5.000 titik dapur fiktif, Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, menjelaskan adanya perubahan mekanisme pengajuan dapur MBG. Sebelumnya, dapur harus dibangun terlebih dahulu sebelum mendaftar, namun kini pendaftaran dilakukan terlebih dahulu, baru kemudian membangun dapur jika disetujui.
