Pemerintah Amerika Serikat mengumumkan kemajuan signifikan dalam negosiasi terkait operasional TikTok di Amerika. Kabar baiknya, algoritma aplikasi populer ini akan berada di bawah kendali perusahaan-perusahaan AS, sementara mayoritas kursi di dewan pengawas operasional TikTok di Amerika akan diisi oleh warga negara Amerika.
Seorang juru bicara Gedung Putih menyampaikan optimisme bahwa kesepakatan sudah hampir final. Ia menyatakan keyakinan penuh bahwa kesepakatan akan tercapai, dan saat ini tinggal menunggu penandatanganan. Tim presiden sedang bekerja sama dengan mitra dari Tiongkok untuk menyelesaikan detail-detail terakhir.
Salah satu poin utama dalam perundingan, yaitu kendali atas algoritma, akan dipegang oleh pihak Amerika. Raksasa teknologi Oracle akan bertanggung jawab penuh atas keamanan data dan sistem aplikasi TikTok di Amerika. Struktur dewan pengawas yang terdiri dari tujuh kursi akan dibentuk untuk mengatur operasional TikTok di AS, dengan enam di antaranya akan diisi oleh warga negara Amerika.
Kesepakatan ini lahir setelah percakapan telepon antara Presiden AS dan Presiden Tiongkok. Presiden AS menyebut sejawatnya sebagai "sosok yang terhormat" dalam menangani isu ini. Ia juga menyatakan bahwa semuanya sedang diselesaikan, dan Amerika akan memiliki kendali yang sangat baik.
Meskipun demikian, pernyataan resmi dari pemerintah Tiongkok setelah percakapan tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan apakah Presiden Tiongkok menyetujui pelepasan saham pengendali ByteDance di TikTok untuk menghindari larangan operasi di AS.
Presiden AS menekankan bahwa sejumlah investor Amerika siap berpartisipasi dalam kesepakatan ini. Namun, ia belum memberikan detail konkret mengenai siapa yang akan benar-benar memegang kendali penuh atas algoritma TikTok.
Juru bicara Gedung Putih menekankan bahwa Presiden AS "menyadari pentingnya melindungi privasi dan data warga Amerika, sambil tetap memastikan aplikasi ini tetap terbuka." Ia bahkan menyebut TikTok sebagai "bagian vital dari proses demokrasi kita."
Survei terbaru menunjukkan bahwa dukungan publik untuk larangan TikTok di AS mengalami penurunan. Kekhawatiran tentang keamanan data pengguna menjadi alasan utama bagi mereka yang mendukung pelarangan aplikasi tersebut.
TikTok, yang dimiliki oleh perusahaan induk asal Tiongkok, ByteDance, sebelumnya menghadapi ancaman larangan beroperasi di AS. Kongres telah mengesahkan undang-undang yang memberi batas waktu hingga Januari 2025. Namun, serangkaian perintah memungkinkan aplikasi itu tetap beroperasi sambil menunggu tercapainya kesepakatan penjualan operasional TikTok di AS.
Pertanyaan krusial yang masih mengemuka adalah apakah ByteDance akan melepaskan kendali atas algoritma TikTok, yang dianggap rawan dimanipulasi oleh otoritas Tiongkok untuk memengaruhi opini publik.
