Penyaluran bantuan sosial (bansos) oleh pemerintah masih menghadapi tantangan serius terkait ketepatan sasaran. Akibatnya, dana publik hingga belasan triliun rupiah belum sepenuhnya menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh pemerintah, diperkirakan sekitar 45% bantuan sosial dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako tidak tepat sasaran. Jumlah ini setara dengan Rp 14-17 triliun dana yang belum efektif.
Data ini terungkap setelah pemerintah melakukan pemutakhiran data kemiskinan melalui Data Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Hasilnya, tercatat 616.367 keluarga penerima manfaat PKH yang dinilai sudah tidak memenuhi syarat untuk menerima bantuan. Sementara untuk program bantuan sembako, terdapat 1.286.066 keluarga penerima manfaat yang juga tidak lagi layak menerima bantuan.
Pemerintah saat ini menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan. Salah satu fokus utama adalah meningkatkan ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial.
"Masih banyaknya penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran menjadi alasan utama pemerintah untuk segera membenahi sistem yang ada," demikian pernyataan dari pemerintah.
Sebagai langkah awal, pemerintah akan memulai uji coba digitalisasi perlindungan sosial di Kabupaten Banyuwangi. Program ini bertujuan untuk memastikan setiap bantuan sosial tersalurkan dengan tepat kepada yang berhak.
Digitalisasi akan dilakukan melalui aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi keluarga penerima manfaat. Dengan IKD, keluarga yang berhak menerima bantuan dapat diverifikasi secara jelas, dan penyaluran bansos dapat dipantau secara transparan, aman, dan akuntabel.
