Gelombang pengakuan negara Palestina oleh Inggris, Kanada, dan Australia telah memicu kemarahan di kalangan pejabat tinggi Israel. Langkah ini dianggap sebagai ancaman terhadap kedaulatan Israel, khususnya terkait wilayah yang disengketakan.
Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben Gvir, mengecam keras pengakuan tersebut. Ia menyerukan tindakan balasan yang tegas, termasuk percepatan penerapan kedaulatan Israel di Yudea dan Samaria (sebutan Israel untuk Tepi Barat) serta pembubaran Otoritas Palestina. Ben Gvir berencana mengajukan proposal resmi terkait hal ini dalam sidang kabinet mendatang.
Senada dengan Ben Gvir, Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk segera mengambil sikap. Smotrich menekankan bahwa era di mana negara lain mendikte masa depan Israel telah berakhir. Ia menyerukan aneksasi Tepi Barat sebagai respons terhadap pengakuan negara Palestina dan menolak keberadaan negara Palestina di masa depan.
Pengakuan negara Palestina oleh Inggris, Kanada, dan Australia merupakan langkah signifikan dalam dinamika politik internasional. Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, mengumumkan pengakuan resmi ini sebagai upaya untuk menghidupkan kembali harapan perdamaian dan solusi dua negara.
Australia, melalui Perdana Menteri Anthony Albanese dan Menteri Luar Negeri Penny Wong, juga mengakui aspirasi rakyat Palestina untuk memiliki negara sendiri. Pengakuan ini dipandang sebagai bagian dari upaya internasional terkoordinasi untuk mendorong momentum baru bagi solusi dua negara, yang dimulai dengan gencatan senjata di Gaza dan pembebasan sandera.
Kanada, di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Mark Carney, turut mengakui negara Palestina dan menawarkan kemitraan dalam membangun masa depan yang damai bagi Palestina dan Israel.
