Pemerintah Inggris dilaporkan akan mendeklarasikan pengakuan resmi terhadap Negara Palestina pada Minggu, 21 September 2025. Langkah signifikan ini diambil di tengah krisis kemanusiaan yang semakin memburuk di Gaza serta meningkatnya kekhawatiran terkait perluasan permukiman Israel di Tepi Barat.
Perdana Menteri Keir Starmer diperkirakan akan menyampaikan pengumuman tersebut setelah menilai situasi kemanusiaan semakin kritis dalam beberapa minggu terakhir. Keputusan ini diambil meskipun ada tekanan dari Amerika Serikat dan protes dari keluarga sandera yang masih ditahan oleh Hamas.
Pemerintah Inggris menegaskan bahwa pengakuan terhadap Negara Palestina bukanlah bentuk dukungan terhadap Hamas. Pemerintah menekankan bahwa Hamas tidak akan memiliki peran dalam pemerintahan Gaza di masa depan. Langkah ini dipandang sebagai upaya untuk memperkuat peluang solusi dua negara, bukan untuk memberdayakan kelompok bersenjata.
Sebelumnya, Starmer telah menetapkan sejumlah syarat pada Juli lalu. Inggris hanya akan memberikan pengakuan resmi sebelum Sidang Majelis Umum PBB jika Israel menunjukkan kemajuan dalam mencapai gencatan senjata, perdamaian berkelanjutan yang menjamin solusi dua negara, serta membuka kembali jalur distribusi bantuan PBB. Namun, hingga saat ini, semua kondisi tersebut dianggap sulit terpenuhi karena pemerintah Israel menolak syarat-syarat tersebut.
Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, menekankan bahwa pengakuan terhadap Palestina justru didasari oleh keprihatinan mendalam atas eskalasi yang terjadi di lapangan. Lammy menyatakan bahwa pengakuan Negara Palestina adalah konsekuensi dari ekspansi besar-besaran di Tepi Barat, kekerasan yang dilakukan oleh para pemukim, serta rencana pembangunan E1 yang dinilai akan menghancurkan peluang solusi dua negara.
Pemerintah Inggris juga akan meningkatkan sanksi terhadap Hamas dan terus menekan pembebasan sandera. Lammy menambahkan bahwa situasi kemanusiaan di Gaza sangat memprihatinkan, dan Inggris terus mendorong Israel untuk membuka lebih banyak jalur agar bantuan dapat masuk.
Pertemuan tingkat tinggi para pemimpin dunia akan dimulai pada 23 September dalam Sidang Majelis Umum PBB di New York. Lammy dijadwalkan untuk mewakili Inggris dalam forum tersebut, di mana isu Palestina dan konflik Israel-Hamas dipastikan akan menjadi salah satu agenda utama.
