Kemarahan mendalam warga Filipina atas skandal proyek pengendalian banjir fiktif yang merugikan negara miliaran dolar AS mencapai puncaknya pada Minggu (21/9/2025), dengan gelombang demonstrasi yang melanda jalanan.
Aksi unjuk rasa yang awalnya berlangsung damai di ibu kota Manila berubah menjadi kericuhan, melibatkan bentrokan antara demonstran muda bertopeng dan aparat kepolisian anti huru hara. Akibatnya, puluhan orang ditangkap dan puluhan petugas polisi terluka. Sebuah truk trailer yang berfungsi sebagai barikade dibakar oleh massa.
Aksi protes dimulai dengan damai di sebuah taman kota, menarik perhatian puluhan ribu peserta. Kemudian, ribuan lainnya melanjutkan aksi di jalan utama EDSA, lokasi bersejarah yang menjadi saksi bisu perlawanan People Power pada tahun 1986. Ketegangan meningkat ketika kelompok muda bertopeng mulai melempari batu dan merusak fasilitas publik.
Para pemimpin aksi protes menekankan bahwa tuntutan mereka bukan hanya sekadar pengembalian dana yang dikorupsi, tetapi juga penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku korupsi. Aksi protes ini juga mendapat dukungan dari sejumlah politisi dan Gereja Katolik yang berpengaruh, mencerminkan dukungan luas dari berbagai lapisan masyarakat.
Skandal proyek banjir fiktif ini terungkap setelah Presiden Ferdinand Marcos Jr. menyinggungnya dalam pidato kenegaraan pada bulan Juli lalu, menyusul serangkaian banjir dahsyat yang melanda Filipina. Presiden sendiri menyatakan bahwa dirinya memahami kemarahan warga yang turun ke jalan.
Pemerintah memperkirakan kerugian akibat skandal ini mencapai miliaran dolar AS. Namun, organisasi lingkungan Greenpeace menilai bahwa angka tersebut bisa jauh lebih besar. Kasus ini juga telah mengguncang lembaga legislatif, dengan mundurnya Ketua DPR seiring dimulainya penyelidikan.
