Kasus keracunan massal menimpa ratusan siswa di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, mendorong pemerintah daerah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB). Keputusan ini diambil sebagai respons cepat dan menyeluruh terhadap insiden yang menimpa para siswa penerima program makanan bergizi gratis (MBG).
Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, menyatakan bahwa status KLB akan mempercepat penanganan dan memastikan cakupan bantuan yang lebih luas bagi para korban. Saat ini, pemerintah daerah bersama instansi terkait tengah melakukan investigasi mendalam terhadap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab atas hidangan MBG tersebut. Sebagai langkah awal, dapur SPPG di Kecamatan Cipongkor ditutup sementara selama proses investigasi.
Pemeriksaan meliputi perizinan dan standardisasi pengelolaan makanan. Jika ditemukan ketidaklayakan, perbaikan akan segera dilakukan. Evaluasi menyeluruh juga akan dilakukan terhadap 85 dapur lain di Kecamatan Cipongkor yang belum memiliki sertifikasi kesehatan.
Berdasarkan data terkini, total terdapat 369 siswa dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD, MDs, SMP, hingga SMK, yang menjadi korban keracunan. Mereka mendapatkan penanganan medis di berbagai fasilitas kesehatan, termasuk Puskesmas Cipongkor, Posko Kecamatan Cipongkor, dan RSUD Cililin. Kabar baiknya, sebagian besar korban, yaitu 257 siswa, telah membaik dan diperbolehkan pulang.
Kasus keracunan MBG bukanlah yang pertama kali terjadi. Sebelumnya, kejadian serupa juga terjadi di Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur, yang juga ditetapkan sebagai KLB. Data dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI mencatat adanya 17 kasus KLB terkait keracunan pangan MBG yang tersebar di 10 provinsi.
Kepala BPOM RI mengungkapkan bahwa kontaminasi bahan pangan mentah menjadi salah satu penyebab utama keracunan. Oleh karena itu, pengawalan keamanan MBG menjadi sangat penting untuk memastikan program ini memberikan manfaat tanpa menimbulkan risiko kesehatan.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menambahkan bahwa masalah kesehatan yang dialami penerima MBG dapat disebabkan oleh kesegaran bahan baku yang kurang optimal. Bahan baku yang tidak layak konsumsi, proses memasak yang terlalu lama, dan penundaan pemberian makanan setelah didistribusikan juga menjadi faktor pemicu. Untuk mengatasi masalah ini, BGN berupaya meningkatkan selektivitas pemantauan bahan baku dan memperketat protokol keamanan terkait batas toleransi waktu konsumsi makanan.
