Ketua DPR RI, Puan Maharani, mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program makan bergizi gratis (MBG) menyusul maraknya kasus keracunan yang menimpa siswa di berbagai daerah. Puan menekankan pentingnya evaluasi bersama agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
"Evaluasi harus dilakukan secara total. Jangan saling menyalahkan, tapi kita evaluasi bersama agar kejadian ini tidak terulang," ujar Puan setelah memimpin rapat paripurna DPR.
DPR berencana turun langsung ke lapangan dan dapur penyedia makanan untuk melakukan pengawasan ketat. Puan ingin memastikan akar permasalahan program MBG, apakah terletak pada proses pengolahan di dapur atau di lingkungan sekolah.
"Kami akan melakukan pengawasan langsung ke dapur-dapur MBG untuk melihat secara langsung masalahnya. Apakah masalahnya di dapur atau di sekolah, sehingga kita bisa melihat akar masalahnya," jelas Puan.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat peningkatan signifikan kasus keracunan siswa akibat program MBG. Dalam kurun waktu satu minggu, terjadi penambahan lebih dari seribu kasus. Hingga 14 September, tercatat 5.360 kasus keracunan. Angka ini melonjak menjadi 6.452 kasus pada 21 September, menunjukkan adanya penambahan 1.092 kasus dalam sepekan.
Lima provinsi mencatat jumlah kasus keracunan MBG tertinggi, yaitu Jawa Barat (2.012 kasus), DIY (1.047 kasus), Jawa Tengah (722 kasus), Bengkulu (539 kasus), dan Sulawesi Tengah (446 kasus).
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, menyatakan bahwa penghentian program MBG saat ini sulit dilakukan karena merupakan program strategis pemerintah Presiden Prabowo yang anggarannya sudah disiapkan. Upaya yang paling memungkinkan adalah menekan angka keracunan.
"Saat ini Presiden merasa program ini strategis dan anggarannya sudah disiapkan," kata Charles dalam rapat Komisi IX.
