Jakarta – Pasca sorotan hukum yang menerpa, PT Pertamina (Persero) bertekad memulihkan kepercayaan publik. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menegaskan komitmen untuk memperbaiki tata kelola perusahaan agar lebih transparan, khususnya dalam pengelolaan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU.
Menyadari penurunan konsumsi BBM non-subsidi, Pertamina menjadikan pemulihan kepercayaan masyarakat sebagai pekerjaan rumah utama. "Kami menyadari bahwa kasus hukum yang lalu berdampak pada kepercayaan masyarakat. Kami akan bekerja keras untuk mengembalikan kepercayaan itu dengan tata kelola yang baik dan transparan," ujar Simon.
Pertamina memahami bahwa konsumen memiliki kebebasan untuk memilih produk dan merek BBM yang tersedia. "Sebagian masyarakat beralih ke SPBU swasta, dan itu adalah hak mereka. Kami tidak bisa melarang," lanjutnya.
Saat ini, fokus utama Pertamina adalah menghasilkan produk berkualitas yang mendapat dukungan masyarakat. "Saya atas nama Pertamina akan berupaya keras menghasilkan produk berkualitas dan tentunya bisa mendapat dukungan masyarakat," tegas Simon.
Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan peningkatan pangsa pasar BBM non-subsidi di SPBU swasta. Pada tahun 2024, pangsa pasar SPBU swasta naik 11%, dan hingga Juli 2025 mencapai sekitar 15%. Kenaikan ini sejalan dengan peningkatan permintaan dan pertumbuhan jumlah SPBU swasta.
Pertamina Patra Niaga masih memiliki sisa kuota impor sebesar 34% atau sekitar 7,52 juta kiloliter. Jumlah ini dinilai cukup untuk memenuhi tambahan alokasi bagi SPBU swasta hingga Desember 2025 sebesar 571.748 kiloliter.
