Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan klarifikasi terkait isu impor Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terpusat melalui PT Pertamina (Persero). Bahlil menegaskan bahwa skema impor oleh SPBU swasta yang berlaku saat ini akan berakhir pada akhir tahun 2025.
Alasan utama pembatasan ini adalah, menurut Bahlil, operator swasta tidak dapat menambah kuota impor jika sudah habis terpakai, meskipun tahun 2025 belum berakhir. Kuota impor tahun 2025 untuk swasta sebenarnya sudah ditingkatkan 10% dibandingkan tahun 2024.
Pada tahun 2026, SPBU swasta akan kembali diizinkan melakukan impor secara mandiri. Namun, Bahlil belum memberikan rincian kuota yang akan diberikan, karena masih dalam tahap perhitungan ulang. Pemerintah akan mengevaluasi pangsa pasar SPBU swasta di Indonesia. Saat ini, pangsa pasar Pertamina mendominasi penjualan BBM sekitar 92,5%, sementara SPBU swasta hanya menguasai sekitar 1-3%.
Pemerintah berencana menyusun skema yang lebih baik untuk tahun depan. Perhitungan market share swasta akan dilakukan secara cermat, mengingat hal ini menyangkut kepentingan banyak orang.
Pembatasan kuota impor SPBU swasta bertujuan untuk menjaga pasokan BBM di Indonesia agar tidak berlebihan. Bahlil juga menekankan bahwa BBM merupakan kebutuhan vital yang harus dikuasai oleh negara sesuai amanat pasal 33 UUD 1945. Menurutnya, pembatasan adalah bagian dari aturan yang ada.
"Untuk SPBU swasta, itu memang cadangannya sudah menipis, secara aturan, menyangkut cabang industri yang menguasai hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara, BBM cabang industri strategis," tambahnya.
Sebelumnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengkritik pembatasan impor terhadap SPBU swasta karena dianggap mengurangi pilihan konsumen dan berpotensi menciptakan dominasi pasar oleh Pertamina. KPPU menemukan bahwa kuota tambahan impor untuk SPBU swasta pada tahun 2025 hanya berkisar antara 7.000-44.000 kilo liter, jauh lebih kecil dibandingkan tambahan kuota Pertamina yang mencapai 613.000 kilo liter.
