Perdana Menteri Jepang menyampaikan pidato di hadapan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menegaskan bahwa pengakuan Tokyo terhadap Negara Palestina hanyalah soal waktu. Pernyataan keras ini dilontarkan menyusul kekecewaan mendalam atas komentar sejumlah pejabat tinggi Israel.
Gelombang dukungan global terhadap Palestina terus menguat. Hampir 80% negara anggota PBB telah mengakui Negara Palestina, dan beberapa negara besar seperti Inggris, Kanada, dan Prancis baru-baru ini turut bergabung dalam daftar tersebut, terutama setelah konflik berkepanjangan di Gaza.
"Saya sangat marah mendengar pernyataan pejabat senior pemerintah Israel yang seolah-olah menolak mentah-mentah gagasan pendirian negara Palestina," tegas Perdana Menteri Jepang. "Bagi negara kami, pertanyaan bukanlah apakah kami akan mengakui negara Palestina, melainkan kapan. Tindakan sepihak yang terus-menerus dilakukan oleh pemerintah Israel sama sekali tidak dapat diterima."
Sang Perdana Menteri juga memperingatkan bahwa Jepang tidak akan segan mengambil langkah-langkah lebih lanjut jika tindakan Israel terus menghalangi terwujudnya solusi dua negara.
Dorongan pengakuan terhadap Palestina ini mengemuka setelah serangan Israel di Gaza.
Operasi militer Israel selama hampir dua tahun terakhir telah mengakibatkan lebih dari 65 ribu warga Palestina tewas, mayoritas perempuan dan anak-anak, menurut data Kementerian Kesehatan di wilayah tersebut yang diakui keakuratannya oleh PBB.
Jepang, sebagai anggota G7 dan sekutu dekat Amerika Serikat, menegaskan kembali komitmennya terhadap perdamaian.
Sementara itu, di wilayah Asia, Korea Selatan dan Singapura menjadi negara yang belum mengakui Palestina sebagai sebuah negara.
Perdana Menteri Jepang juga mengecam keras aksi teror yang dilakukan oleh Hamas dan kehancuran di Gaza. Ia menekankan pentingnya mewujudkan kehidupan yang berkelanjutan dan damai berdampingan antara Palestina dan Israel.
"Penting bagi Palestina untuk dapat hidup berkelanjutan dan berdampingan secara damai dengan Israel," ungkapnya. Ia juga menambahkan bahwa pihak Palestina harus membangun sistem pemerintahan yang menjamin akuntabilitas agar dapat menjalankan perannya sebagai anggota komunitas internasional yang bertanggung jawab.
