Pertamina Patra Niaga (PPN) mengambil langkah proaktif untuk mengatasi kelangkaan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik swasta. PPN menyatakan kesiapannya untuk menyalurkan BBM murni atau base fuel kepada badan usaha swasta yang memiliki SPBU. Langkah ini dilakukan menyusul kedatangan kargo base fuel impor di Jakarta pada hari Rabu (24/9/2025).
Inisiatif ini merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah, melalui Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, yang menekankan pentingnya kolaborasi antara Pertamina dan badan usaha swasta dalam memenuhi kebutuhan BBM masyarakat.
Pj Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, mengungkapkan bahwa Pertamina terbuka untuk kolaborasi dengan tetap mematuhi aturan dan tata kelola yang berlaku. Aspek komersial akan dibahas lebih lanjut dengan memastikan mekanisme yang transparan dan sesuai dengan koridor hukum serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
"Pertamina Patra Niaga menawarkan penyediaan pasokan dengan prosedur yang ada. Kami berharap badan usaha swasta dapat berkolaborasi dengan itikad baik, sambil menghormati aturan dan kepatuhan yang berlaku di BUMN," jelas Roberth.
Pertemuan antara Pertamina dan perwakilan badan usaha swasta telah dilakukan sebanyak dua kali. Pada pertemuan pertama, badan usaha swasta menyatakan kesediaannya untuk membeli BBM berbasis base fuel yang belum dicampur aditif dan pewarna.
Kedua belah pihak sepakat untuk menggunakan mekanisme harga secara open book dan melibatkan pihak independen (join surveyor) untuk menjamin kualitas produk yang disalurkan. Kesepakatan ini menjadi landasan penting untuk transparansi dan kepastian pasokan.
Pada pertemuan kedua yang dihadiri oleh VIVO, AKR, Exxon, BP, dan Shell, beberapa perusahaan masih membutuhkan waktu untuk berkoordinasi dengan kantor pusat global masing-masing. Namun, mereka menyampaikan komitmen untuk segera menyampaikan kebutuhan kuota tambahan.
Kualitas pasokan akan dipastikan melalui join surveyor, sementara pertemuan one-on-one akan dilakukan untuk membahas detail kebutuhan dan rencana distribusi. Roberth menegaskan bahwa pertemuan ini didasari niat baik dan semangat kolaborasi untuk melayani masyarakat.
"Kami berharap segera mendapatkan informasi kebutuhan pasokan dari badan usaha swasta, sehingga penyaluran ke masyarakat dapat berjalan lancar. Langkah ini sejalan dengan arahan Menteri ESDM agar stok BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi, dapat segera tersedia sesuai kebutuhan masyarakat," pungkasnya.
