Amnesty International Indonesia menyoroti ketidaksesuaian antara pidato Presiden Prabowo Subianto di Sidang Umum PBB dengan implementasi kebijakan di dalam negeri. Walaupun menyampaikan pesan tentang kesetaraan, keadilan, dan perdamaian, serta menawarkan pasukan untuk misi penjaga perdamaian, implementasinya dianggap tidak sejalan.
Salah satu poin utama kritikan adalah penyikapan terhadap situasi di Palestina. Prabowo menggunakan kata "catastrophe" (malapetaka) untuk menggambarkan kondisi di Gaza, yang dinilai berpotensi mengaburkan tanggung jawab Israel atas genosida. Amnesty International Indonesia menekankan pentingnya pengakuan genosida dan penuntutan terhadap pihak yang bertanggung jawab. Indonesia diharapkan mendesak Israel menghentikan pembangunan permukiman ilegal dan aktivitas ekonomi yang mendukung tindakan genosida.
Selain itu, Indonesia didorong untuk meratifikasi Statuta Roma 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional (ICC), yang telah berulang kali masuk dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), namun kemudian dihilangkan.
Amnesty International Indonesia juga menyoroti isu pelanggaran HAM di dalam negeri. Walaupun bersuara lantang tentang pelanggaran HAM di Palestina, penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu di Indonesia belum menunjukkan kemajuan. Pengakuan negara terhadap pelanggaran HAM pasca kemerdekaan, dianggap penting untuk keadilan bagi keluarga korban.
Terkait isu Papua, Prabowo mengangkat masalah kolonialisme, namun mengabaikan persoalan militerisasi, diskriminasi rasial, dan pelanggaran HAM yang belum tuntas di Papua. Kebijakan ekstraktif yang berpotensi merusak lingkungan dan merampas hak masyarakat adat atas tanah, seperti program food estate di Merauke, juga menjadi perhatian. Pembangunan di atas tanah adat tanpa partisipasi masyarakat adat juga dikritik.
Kesimpulannya, kredibilitas Indonesia di mata dunia tidak hanya ditentukan oleh pidato, melainkan juga tindakan nyata. Keselarasan antara retorika dan implementasi kebijakan di dalam dan luar negeri menjadi kunci untuk mewujudkan keadilan dan menghormati hak asasi manusia secara konsisten.
