Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, yang baru berusia tujuh bulan, kembali menjadi sorotan. Rencana revisi Undang-Undang BUMN yang menjadi dasar hukum pendiriannya, memicu pertanyaan serius tentang kesiapan pemerintah dalam menjalankan program ambisius ini.
Keraguan dari Para Pengamat
Para pengamat menilai, pembentukan Danantara terkesan tergesa-gesa dan tanpa perencanaan matang. Mereka mempertanyakan peta jalan yang jelas, tata cara pengelolaan yang transparan, serta tujuan yang ingin dicapai. Rencana perubahan UU BUMN yang terkesan dikejar target untuk diselesaikan dalam waktu singkat, semakin memperkuat kesan kurang persiapan.
Isu rangkap jabatan para petinggi Danantara, yang juga menduduki posisi menteri, dinilai sebagai tindakan yang performatif dan bertentangan dengan semangat pemberantasan praktik tersebut. Penunjukan wakil menteri sebagai komisaris BUMN juga menambah daftar permasalahan tata kelola.
Pengulangan Fungsi Kementerian BUMN
Kehadiran Danantara dianggap sebagai pengulangan fungsi Kementerian BUMN. Meski mengadopsi konsep Temasek Holdings Singapura, yang terjadi justru pengambilalihan tugas Kementerian BUMN. Jabatan Menteri BUMN kini digantikan oleh pelaksana tugas yang juga merangkap sebagai pimpinan Danantara.
Investasi yang Dipertanyakan
Investasi Danantara dalam tujuh bulan terakhir, yang menyuntikkan dana ke perusahaan negara dan swasta, menimbulkan kecurigaan. Kegagalan investasi diyakini berpotensi mengguncang perekonomian dan anggaran negara.
Di sisi lain, CEO Danantara menjajaki kerja sama dengan Gates Foundation di Amerika Serikat melalui Danantara Trust Fund dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan sanitasi air.
Revisi UU BUMN: Demi Danantara?
Pemerintah mengklaim revisi UU BUMN bertujuan menjawab kegelisahan masyarakat. Perubahan status Kementerian BUMN menjadi Badan Penyelenggara BUMN, disebut berkaitan dengan fungsi operasional pengelolaan BUMN yang kini banyak dikerjakan oleh BPI Danantara.
Revisi ini juga akan mengatur persoalan tantiem dan rangkap jabatan pejabat negara sebagai komisaris BUMN. Pemerintah juga mengusulkan perampingan struktur perusahaan BUMN.
Penyelamat atau Penghancur Kas Negara?
APBN 2026 yang defisit, menuntut peningkatan penerimaan negara. Danantara, jika dikelola dengan benar, diharapkan dapat berkontribusi pada penerimaan tersebut. Namun, investasi yang telah dilakukan menimbulkan keraguan.
Penyuntikan dana ke Garuda Indonesia, yang terus merugi, dan investasi di PT Chandra Asri, perusahaan swasta yang pernah tersangkut kasus korupsi, dipertanyakan. Investasi ini dinilai berisiko tinggi dan tidak sejalan dengan semangat investasi Temasek.
Pengelolaan investasi yang tidak tepat dan penempatan orang-orang yang memiliki konflik kepentingan, membuka peluang korupsi. Kasus 1MDB di Malaysia menjadi contoh buruk yang harus dihindari.
Jika gagal, Danantara berpotensi merugikan publik karena mengelola aset yang sebagian besar merupakan dana publik. Praktik yang terburu-buru dan revisi UU BUMN yang baru saja diperbarui, menunjukkan program ini dijalankan tanpa persiapan matang.
Rekomendasi untuk Danantara
Para ahli memberikan lima rekomendasi untuk Danantara:
- Kriteria penunjukan badan pelaksana dan dewan pengawas harus jelas, dengan larangan bagi pejabat politik aktif.
- Intervensi pemerintah harus diminimalisir agar Danantara dapat beroperasi secara independen.
- Transparansi dan akuntabilitas harus diperkuat, termasuk dengan audit independen dan pelaporan berkala kepada publik.
- Dewan Etik Independen harus dibentuk untuk memantau potensi pelanggaran integritas.
- Sinkronisasi kebijakan dengan regulasi pasar modal harus dilakukan.
Tidak boleh ada pimpinan atau pejabat Danantara yang merangkap jabatan dengan posisi lain, baik di pemerintahan maupun di badan usaha. Afiliasi pejabat lembaga itu dengan partai politik juga perlu dibatasi.
Tata kelola harus mencontoh praktik di Norwegia dan Temasek di Singapura, yang menekankan keadilan antar-generasi, transparansi, dan akuntabilitas. Strategi investasi harus disesuaikan dengan karakteristik ekonomi Indonesia, dengan fokus pada sektor yang jelas dan berkelanjutan.
Apa Itu BPI Danantara?
Danantara adalah badan pengelola investasi yang bertujuan mengonsolidasikan aset pemerintah melalui investasi strategis jangka panjang. Fokusnya pada sektor strategis seperti hilirisasi industri, infrastruktur dan energi, ketahanan pangan dan pertanian, serta ekonomi digital.
Saat diresmikan, nilai awal dana kelola Danantara mencapai US$900 miliar. Sebagian dana berasal dari efisiensi anggaran pemerintah.
Sejumlah Kontroversi Danantara
Pembentukan Danantara memicu polemik karena landasan hukumnya. Revisi UU BUMN berlangsung kilat.
Setelah dilantik menjadi presiden, efisiensi anggaran dilakukan untuk menyokong program prioritas, dan sisanya dikelola Danantara. Kebijakan ini dianggap sebagai pertaruhan yang berisiko tinggi.
Pengalihan pengelolaan BUMN ke Danantara akan menciptakan risiko pembentukan institusi yang terlalu besar untuk gagal namun terlalu kompleks untuk diawasi secara efektif.
Penggunaan dana besar dari efisiensi anggaran ini rentan potensi korupsi dan kerugian. Kewenangan yang dimiliki Danantara dianggap terlalu besar.
