Pemerintah China masih belum memberikan pernyataan resmi terkait kesepakatan yang diumumkan oleh Presiden AS, Donald Trump, mengenai pembelian operasi TikTok di Amerika Serikat.
Trump mengklaim bahwa sekelompok investor akan mengambil alih operasional TikTok di AS dan membentuk entitas bisnis baru dengan nilai taksiran mencapai US$14 miliar (sekitar Rp 233 triliun).
Media pemerintah China cenderung diam soal kesepakatan ini, dan diskusi di media sosial juga terpantau terbatas. Sebuah akun Weibo yang terhubung dengan pemerintah hanya mengutip pendapat seorang profesor dari Universitas Fudan yang melihat kesepakatan ini menguntungkan kedua belah pihak.
Saat menandatangani perintah eksekutif terkait kesepakatan tersebut, Trump menyatakan telah mendapat restu dari Presiden China, Xi Jinping.
Tidak ada perwakilan ByteDance yang hadir dalam acara penandatanganan, dan perusahaan induk TikTok tersebut juga belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar.
Rincian kesepakatan pun masih belum jelas. Laporan dari media China, LastPost, menyebutkan bahwa bisnis TikTok di AS akan dibagi menjadi dua perusahaan terpisah.
Perusahaan patungan baru, seperti yang tertuang dalam perintah eksekutif Trump, akan mengawasi bisnis, data, dan algoritma TikTok di AS, dengan ByteDance mempertahankan kepemilikan saham di bawah 20%. Langkah ini diklaim memenuhi persyaratan hukum keamanan nasional AS yang mewajibkan ByteDance untuk melepas kendali atas operasi TikTok di AS jika tidak ingin aplikasi tersebut dilarang.
ByteDance juga dilaporkan akan mendirikan perusahaan AS baru yang bertanggung jawab atas e-commerce, periklanan, dan hubungan dengan operasi internasional TikTok.
Masa depan TikTok di AS memang menjadi sorotan karena kekhawatiran bahwa Beijing dapat mengakses data sensitif atau memanfaatkan platform tersebut untuk memengaruhi opini publik.
Survei Pew Research menunjukkan bahwa jumlah warga dewasa Amerika yang secara teratur mendapatkan berita dari TikTok meningkat signifikan, dari hanya 3% pada tahun 2020 menjadi seperlima dari populasi dewasa saat ini.
Sebelumnya, Mahkamah Agung AS telah menyetujui undang-undang yang melarang aplikasi tersebut kecuali ByteDance melakukan divestasi. Trump kemudian memperpanjang tenggat waktu melalui perintah eksekutif sambil mengupayakan kesepakatan.
Trump mengklaim bahwa Xi telah menyetujui proposal TikTok selama percakapan telepon. Namun, pernyataan dari Beijing tampaknya menggambarkan situasi yang sedikit berbeda.
Xi menyebutkan bahwa pemerintahnya akan mendukung negosiasi komersial yang produktif sesuai dengan aturan pasar, hukum, dan peraturan China, serta mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak.
Xi juga meminta AS untuk menghindari pembatasan perdagangan sepihak dan menciptakan lingkungan yang terbuka, adil, dan non-diskriminatif bagi investor China.
Negosiasi TikTok ini terjadi di tengah perundingan perdagangan yang lebih luas antara AS dan China, dan platform tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu poin negosiasi.
Beberapa ahli berpendapat bahwa China memiliki sedikit insentif untuk menyetujui divestasi ByteDance.
Kesepakatan ini juga berpotensi menghadapi gugatan hukum di AS jika bertentangan dengan ketentuan divestasi yang ditetapkan dalam undang-undang penjualan atau pelarangan TikTok.
Seorang analis dari JP Morgan, James Sullivan, menyoroti bahwa kesepakatan TikTok yang diusulkan oleh Trump kurang jelas mengenai siapa yang memegang kendali atas algoritma, sehingga memicu kekhawatiran keamanan nasional.
