Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkolaborasi mempercepat pemerataan akses internet di seluruh wilayah Sumatera Utara. Langkah strategis ini melibatkan pemanfaatan satelit SATRIA-1, pembangunan Base Transceiver Station (BTS) oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), serta perluasan jaringan fiber optik. Tujuannya jelas: menuntaskan masalah blank spot yang masih menghantui sejumlah daerah.
Asisten Deputi Bidang Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika Kemenko Polkam menekankan pentingnya kerja sama berbagai pihak. Sumatera Utara, sebagai provinsi strategis dan gerbang barat Indonesia, memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi nasional jika konektivitas digitalnya diperkuat. Disparitas digital antara wilayah pesisir, pedalaman, dan kepulauan harus segera diatasi melalui sinergi lintas sektor.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan komitmennya dalam mendorong transformasi digital di seluruh wilayah. Meskipun demikian, masih ada lebih dari 20 persen wilayah yang belum terjangkau sinyal. Dukungan dari berbagai pihak sangat krusial, termasuk realisasi program internet gratis di ruang publik yang direncanakan mulai Januari 2026.
Rapat koordinasi menghasilkan sejumlah kesepakatan penting, antara lain:
- Pemetaan blank spot yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik daerah.
- Relokasi titik SATRIA-1 untuk efektivitas maksimal.
- Penyediaan akses internet publik gratis.
- Penataan jaringan fiber optik yang lebih optimal.
Kemenko Polkam berjanji untuk memfasilitasi harmonisasi regulasi dan penyederhanaan perizinan. Hal ini dilakukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur digital yang merata dan berkelanjutan.
Pemerataan akses internet di Sumatera Utara bukan sekadar pembangunan infrastruktur, melainkan juga mewujudkan keadilan digital bagi seluruh masyarakat. Dengan dukungan multipihak, percepatan pembangunan infrastruktur diharapkan berjalan lebih inklusif, berkelanjutan, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat.
