Jakarta, CNBC Indonesia – Hubungan diplomatik antara Amerika Serikat (AS) dan Kolombia memanas setelah Presiden Gustavo Petro ikut serta dalam aksi unjuk rasa pro-Palestina di New York. Pemerintah AS melalui Departemen Luar Negeri mengumumkan rencana pencabutan visa Petro akibat tindakannya tersebut.
Aksi demonstrasi yang diikuti Petro di depan markas PBB itu menjadi sorotan. Dalam orasinya, Petro menyerukan pembentukan kekuatan bersenjata global yang bertujuan membebaskan Palestina. Ia bahkan meminta tentara AS untuk tidak mematuhi perintah Presiden Donald Trump dan lebih mengutamakan perintah kemanusiaan.
"Pasukan ini harus lebih besar dari Amerika Serikat," tegas Petro saat itu.
Langkah AS ini mempertegas sikap tegas pemerintahan Trump terhadap isu Palestina. Sebelumnya, beberapa negara seperti Prancis, Inggris, Australia, dan Kanada telah mengakui Palestina sebagai sebuah negara, yang memicu kemarahan Israel dan sekutunya, termasuk AS.
Petro, yang dikenal sebagai presiden sayap kiri pertama Kolombia dan kritikus vokal terhadap perang Israel di Gaza, sebelumnya juga mengecam Trump dalam pidatonya di Majelis Umum PBB. Ia menuduh Trump terlibat dalam "genosida" di Gaza dan menuntut proses hukum terkait serangan rudal AS terhadap kapal yang diduga menyelundupkan narkoba di perairan Karibia.
Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam negara-negara Barat yang mendukung Palestina, menuduh mereka memberikan sinyal bahwa "membunuh orang Yahudi akan membuahkan hasil."
Konflik Israel-Palestina kembali memanas setelah serangan kelompok militan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan ribuan orang. Kampanye militer Israel di Gaza telah menewaskan puluhan ribu warga Palestina dan menyebabkan pengungsian massal. Beberapa pakar hak asasi manusia bahkan menyebut tindakan Israel sebagai genosida, tuduhan yang dibantah keras oleh Israel.
Sebelumnya, ketegangan juga terjadi ketika pemerintahan Trump menolak memberikan visa kepada Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas untuk menghadiri pertemuan PBB.
Hubungan AS-Kolombia sempat memburuk saat Petro menolak menerima penerbangan militer yang membawa deportan dalam kebijakan imigrasi Trump. Meskipun sempat bersitegang, kedua negara akhirnya mencapai kesepakatan setelah saling mengancam dengan tarif dan pembatalan janji temu visa.
