Jakarta – Presiden Kolombia, Gustavo Petro, melontarkan kecaman keras terhadap keputusan Amerika Serikat yang mencabut visanya. Petro menuduh tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional. Pernyataan ini muncul setelah AS menjatuhkan sanksi kepadanya.
Pemicu kemarahan Washington adalah partisipasi Petro dalam demonstrasi pro-Palestina di New York. Dalam kunjungannya itu, Petro secara terbuka mengkritik kebijakan Presiden AS saat itu, Donald Trump, terkait konflik di Gaza. Bahkan, Petro menyerukan agar militer AS menolak perintah yang dianggapnya tidak adil.
"Saya tidak lagi memiliki visa untuk bepergian ke Amerika Serikat. Saya tidak peduli. Saya tidak membutuhkan visa… karena saya bukan hanya warga negara Kolombia, tetapi juga warga negara Eropa, dan saya sungguh-sungguh menganggap diri saya orang bebas di dunia," tegas Petro melalui media sosial.
"Pencabutan visa karena mengancam genosida menunjukkan bahwa AS tidak lagi menghormati hukum internasional," imbuhnya.
Israel sendiri telah membantah tuduhan genosida terkait tindakannya di Gaza, dengan alasan pembelaan diri.
Kengerian akan kondisi warga Palestina yang kelaparan, termasuk anak-anak, telah memicu kemarahan global terhadap serangan Israel di Gaza, yang merenggut puluhan ribu nyawa dan menyebabkan pengungsian massal. Sejumlah ahli hak asasi manusia, akademisi, dan penyelidikan PBB menyebut tindakan tersebut sebagai genosida.
Departemen Luar Negeri AS menjelaskan bahwa pencabutan visa Petro didasari oleh "tindakan yang sembrono dan menghasut".
Kementerian Luar Negeri Kolombia berpendapat bahwa penggunaan pencabutan visa sebagai senjata diplomatik bertentangan dengan prinsip PBB, yang menjunjung tinggi kebebasan berekspresi dan independensi negara anggota.
"PBB harus mencari negara tuan rumah yang sepenuhnya netral… yang akan mengizinkan organisasi itu sendiri untuk mengeluarkan izin memasuki wilayah negara tuan rumah yang baru," tegas kementerian tersebut.
Perlu dicatat, Petro bukanlah presiden Kolombia pertama yang visanya dicabut oleh AS. Pada tahun 1996, visa Presiden Ernesto Samper dibatalkan karena skandal politik yang melibatkan tuduhan pendanaan kampanye kepresidenannya oleh kartel narkoba Cali.
Hubungan antara Kolombia dan AS memang mengalami keretakan sejak Trump kembali menjabat. Awal tahun ini, Petro memblokir penerbangan deportasi dari AS, yang memicu ancaman tarif dan sanksi. Meskipun demikian, kedua negara akhirnya mencapai kesepakatan.
